Berangnya Jaksa Agung Tahu Tuntutan Ringan Kasus Narkoba

Jakarta (koranpedoman)-Jaksa Agung Muhammad Prasetyo berang dengan masih adanya jaksa yang menuntut ringan terhadap terdakwa kasus narkoba. Yang terbaru, Prasetyo marah dengan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Cibadak lantaran tidak memberikan tuntutan hukuman mati pada dua warga negara Iran pembawa puluhan kilo sabu.

“Itu penyimpangan. Saya tak ada kompromi untuk penyimpangan-penyimpangan. Kalian boleh lihat nanti tindakannya seperti apa,” ujar Prasetyo saat ditemui di Kejaksaan Agung, Jumat, 22 Mei 2015.

Dua warga negara asal Iran itu adalah Mustofa Moralivand dan Seyed Hashem. Mereka ditangkap Badan Narkotika Nasional pada 26 Februari 2014. Keduanya tertangkap di Pelabuhan Ratu, Jawa Barat, saat membawa sabu seberat 40 kilogram.

Oleh jaksa penuntut umum, keduanya dituntut berbeda. Mustofa terkena tuntutan 20 tahun penjara dan Seyed 15 tahun kurungan. Tuntutan ini kontras dengan terpidana mati asal Filipina, Mary Jane Fiesta Veloso, yang divonis mati hanya karena membawa 2,6 kilogram heroin.

Terpidana mati mengajukan banding, dan Pengadilan Tinggi Bandung menganulir putusan Pengadilan Negeri Cibadak dengan memberikan vonis seumur hidup. Alih-alih melakukan kasasi, jaksa penuntut umum malah menerima putusan Pengadilan Tinggi Bandung sebelum berubah pikiran akibat desakan Kejaksaan Agung.

Prasetyo menambahkan, penyimpangan tak hanya terjadi karena jaksa penuntut umum memberikan vonis ringan terhadap Mustofa dan Seyed. Menurut dia, ada indikasi Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat berinisial YH tidak memberikan rencana penuntutan hingga ke Kejaksaan Agung. (Tempo.co).***

Tukar Guling Dermaga Tentena Timbulkan Kerugian Rp 1,6 M

Palu (koranpedoman)-Sulteng-Penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah telah mengantongi nilai kerugian negara akibat dugaan korupsi tukar guling lahan di Kabupaten Poso yang menyeret tiga tersangka itu yakni sebesar Rp 1,669 miliar.

Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah AKBP Hari Suprapto kepada wartawan di Palu, Rabu (20/5-2015), menyebutkan nilai kerugian negara dari dugaan korupsi yang terjadi pada 2010 itu merupakan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan setempat yang telah diterima kepolisian.

Sebelumnya, Polda Sulawesi Tengah belum merilis hasil kerugian dugaan korupsi dengan tersangka Amdjad Lawasa (mantan Sekkab Poso), Safet Santigi (warga), dan Husni Kasim (mantan Kadis Perhubungan Kabupaten Poso) itu, karena proses audit BPKP masih belum tuntas.

Dia berharap dengan adanya data hasil audit BPKP ini bisa mempercepat proses hukum selanjutnya.

Hari mengatakan, setelah berkas perkara yang dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah atau P19 sudah dilengkapi dan sudah siap untuk diserahkan kembali ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah selaku penuntut sesuai dengan petunjuk.

Ia mengatakan, berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tengah atas perkara tindak pidana korupsi tukar guling asset Pemda Poso, yakni senilai Rp 1.669.152.101. Sehingga, tersangka diduga melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3 dan pasal 18 ayat 1 huruf b UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 pasal 55 ayat 1 ke 1 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Seperti diketahui, bahwa perkara tukar guling asset Pemda Kabupaten Poso tersebut sudah menetapkan tiga tersangka, yakni mantan Sekretaris Kabupaten (Sekab) Poso yang kini menjabat sebagai Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi tengah, Amjad Lawasa, pemilik tanah, Yafet Santigi  dan mantan Kepala Dinas Perhubungan Poso, Husni M Kasim, dan akan menyusul tersangka baru lainnya. (sumber MS).***

Terdakwa Suap Rp18 Miliar Fuad Amin Kembali Mengeluh Sakit

Jakarta (koranpedoman)-Terdakwa penerima uang suap sekitar Rp18,050 miliar secara bertahap dari PT Media Karya Sentosa (MKS), Fuad Amin, meminta keleluasaan untuk keluar masuk tahanan dengan alasan perawatan kesehatan.

Sebelumnya, Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) memenuhi permintaan pemindahan dari tahanan KPK ke rumah tahanan Salemba, Jakarta. Kali ini, mantan Bupati Bangkalan itu kembali mengeluh dan meminta majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk memberikan keleluasan keluar masuk tahanan dengan alasan sakit mata.

Permintaan itu disampaikan Fuad Amin melalui penasihat hukumnya, Rudy Alfonso dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakart, Kamis, 21 Mei 2015.

“Kami mohon majelis hakim untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk diberikan perawatan lanjutan, karena mata sebelah kanan tidak bisa melihat,” ujar Rudi sambil memberikan surat keterangan dari dokter kepada Majelis hakim.

Setelah mendengar permohonan tersebut, Majelis Hakim yang diketuai oleh Muchamad Muhlis mengatakan akan mempertimbangkannya. “Kita pertimbangkan permohonan ini,” kata Hakim Muhlis.

Pada persidangan sebelumnya, Fuad Amin telah mengeluhkan kondisi kesehatannya kepada Majelis Hakim. Dia bahkan menyebutkan sejumlah riwayat penyakit yang tengah dideritanya.

Fuad Amin Imron mengaku tengah menderita sejumlah penyakit. Dia menyebut kondisinya diperparah lantaran saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan yang berada di lantai atas Gedung KPK.

“Vertigo malah tambah parah, mata berkunang-kunang. Kalau di atas, tidak bisa baca sama sekali, dokter mengingatkan acrophobia (takut pada ketinggian),” kata Fuad, di sela persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu 13 Mei 2015.

Oleh karena itu, Fuad kemudian melayangkan surat permintaan pemindahan tempat penahanan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkaranya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Setelah dipertimbangkan, Majelis kemudian mengabulkan permintaan tersebut dan memindahkan penahanannya ke Rutan Salemba.

Sebelumnya, Fuad Amin didakwa menerima uang suap sekitar Rp18,050 miliar secara bertahap dari PT Media Karya Sentosa (MKS). Selain itu, mantan Bupati Bangkalan itu juga didakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang pada kurun waktu tahun 2003-2010. Jaksa mencatat, total pencucian uang yang dilakukan oleh Fuad Amin mencapai puluhan miliar.(viva).***

Pengacara Setda Parimo Minta Waktu Mediasi 1 Minggu

Andi Attas Abdullah (koranpedoman)-Palu-Sulteng-Sidang perdana gugata perdata Abdurahman Kasim, SH, MH terkait dugaan penipuan dan pelecehan profesi Advokat oleh Sekretaris daerah Kabupaten Parigi Moutong Eka Pontoh, SH, MH berlangsung Rabu (20/5-2015) di Pengadilan Negeri Palu. Eka Pontoh, SH, MH digugat atas tindakannya tidak membayar jasa pengaca Rahman Kasim sebesar Rp, 300 juta.
Jika ditagih mantan terdakwa kasus korupsi proyek beberapa Demaga di Parimo itu hanya janji-janji dan kalimat sabar dulu iya masih cari dana dulu. Namun karena kesabaran Rahman Kasim sebagai mantan ketua tim Pengacara dan penasehat hukumnya Eka Pontoh saat berperkar terkait dugaan korupsi itu terpaksa menempu jalur hukum.
Eka dituding oleh mantan ketua tim Pengacara dan penasehat hukumnya Abdurachman Kasim, SH, MH melakukan tindak pidana penipuan dan pelecehan profesi advokat. Sebab jasa pengacara yang telah disepakati sebesar Rp,300 juta, tidak dipenuhi Eka Pontoh selaku terdakwa ketika itu. Padahal Rachman Kasim telah mengupayakannya untuk menjadi tahanan kota ketika itu. Karena one prestasi (ingkar janji), maka Rachman Kasim mengancamnya untuk mendur dari ketua tim pengacaranya ketika sidang dugaan korupsi masih berjalan di pengadilan Negeri Palu.
Namun ancaman mundur itu tidak jadi dilakukan Rachman Kasim, karena ibah melihat Eka meminta tolong untuk tetap didampingi. “Jangan mundur kakanda, kasihan saya, karena sudah terlanjur, beri kesempatan saya untuk menyelesaikan sisa jasa pendampingan kepengacaraan tim kanda,”kata Eka sambil meneteskan air mata dan merangkul Rachman Kasim ketika itu seperti ditirukan Rachman Kasim pada Jumpa pers di ruang para pengacara di kantor Pengadilan Negeri Palu Senin sore (18/5-2015).
Sidang perdana gugata perdata itu, tim kuasa hukum dan pengacara Eka Pontoh meminta waktu mediasi selama satu minggu. Dan jika sampai satu minggu tidak berhasil mediasinya, maka sidang akan dilanjutkan. Dan bukan itu saja, tapi beberapa Advokat akan melakukan gugatan pidana, setelah mereka konsultasi dengan penyidik Polda dan Kejati Sulteng. “Kami akan konsultasi dulu dengan penyidik Polda dan Kejati Sulteng, jika memang ada unsur tidak pidana dibalik perkara tidak dibayarkannya jasa kepengacaraan kami oleh Eka Pontoh, maka kami akan melaporkannya ke Polda Sulteng,”ujar ketua Peradi itu. ***

Terdakwa Sabu 1 Kg Berbelit-Belit

Doel (koranpedoman)-Palu-Sulteng-Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu seberat 1 kilogram bernama Takhir memberikan keterangan yang sangat berbelit-belit dihadapan majelis hakim di Pengadilan Negeri Palu Rabu (20/5-2015). Akibatnya, majelis Hakim yang diketuai Noor Ali, SH sedikit emosi. Adalah Hakim Ibrahim sedikit emosi karena terdakwa berbelit-belit dan memberikan keterangan berbohong, tidak sesuai keterangan di berita acara pemeriksaannya (BAP) saat disidik di Kepolisian. Bahkan ketika ditanya apakah BAP dari Kepolisian salah? Jawab Takhir yang mengaku petani tambak dari Tarakan itu ya salah! “Lalu Hakim Ibrahim mengancamnya jika kau sangkali keteranganmu di BAP Polisi, maka sekarang saya panggil kemari penyidiknya,”tegas Ibrahim.
Namun terdakwa Takhir itu tetap saja berbohong dan menyangkali perbuatannya. Tapi ketika dikejar pertanyaan dari Hakim Ibrahim, apakah saudara terdakwa biasa mengisap sabu-sabu? Jawab terdakwa biasa! Sudah berapa lama kamu mengisap sabu-sabu tanya Ibrahim lagi? Jawab terdakwa sudah delapan bulan!
Kata hakim Ibrahim jangan kau berbohong sama saya iya, karena saya banyak tahu itu prilaku pecandu narkoba di Tarakan. Bahkan pernah saya vonis hukuman gantung pengedar narkoba asal Tawau Malaysia. Jadi sebaiknya kamu jujur saja dari mana kau peroleh sabu-sabu seberat 1 kiligram itu. Diakui Takhir bahwa Syamsullah yang mengajaknya mengisap sabu-sabu. Dan kedatangnya di Palu hanya menjemput Gezet yang dibelinya dari Tim SAR di Kabupaten Pinrang. Soal sabu-sabu 1 kilogram Takhir mengaku tidak tahu menahu. Dia mengaku hanya pemakai.
Terdakwa sabu-sabu ini tidak didampingi pengacara dan penasehat hukum. Bahkan disarankan oleh majelis Hakim menggunakan saksi meringankan, tapi Takhir menolaknya. Sebelumnya seorang tersangka lainnya dituntut 8 tahun penjara. Sedangkan Takhir masih pemeriksaan. Dan sidang tuntutan Takhir ini akan dilanjutkan Rabu depan (27/5-2015). Seusai menjalani sidang pemeriksaan Takhir dibawa oleh mobil tahanan ke Rutan Maesa Palu bersama beberapa orang tahanan lainnya. ***

Diduga Tipu Pengacara, Setda Parimo Dipengadilankan

Andi Attas Abdullah (koranpedoman)-Palu-Sulteng-Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Pepatah lama itu seperti sangat pas bagi Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) H.Eka Pontoh, SH, MH. Bagaimana tidak, dia digugat di Pengadilan oleh mantan ketua tim Pengacaranya, saat menghadapi sidang dugaan korupsi proyek pembangunan beberapa Dermaga di Kabupaten Parimo.
Eka dituding oleh mantan ketua tim Pengacara dan penasehat hukumnya Abdurachman Kasim, SH, MH melakukan tindak pidana penipuan dan pelecehan profesi advokat. Sebab jasa pengacara yang telah disepakati sebesar Rp,300 juta, tidak dipenuhi Eka Pontoh selaku terdakwa ketika itu. Padahal Rachman Kasim telah mengupayakannya untuk menjadi tahanan kota ketika itu. Karena one prestasi (ingkar janji), maka Rachman Kasim mengancamnya untuk mendur dari ketua tim pengacaranya ketika sidang dugaan korupsi masih berjalan di pengadilan Negeri Palu.
Namun ancaman mundur itu tidak jadi dilakukan Rachman Kasim, karena ibah melihat Eka meminta tolong untuk tetap didampingi. “Jangan mundur kakanda, kasihan saya, karena sudah terlanjur, beri kesempatan saya untuk menyelesaikan sisa jasa pendampingan kepengacaraan tim kanda,”kata Eka sambil meneteskan air mata dan merangkul Rachman Kasim ketika itu seperti ditirukan Rachman Kasim pada Jumpa pers di ruang para pengacara di kantor Pengadilan Negeri Palu Senin sore (18/5-2015).
Sementara itu Setda Parimo Eka Pontoh yang dikonfirmasi via telepon selulernya mengaku sudah lupa soal lisannya memohon kepada Rachman Kasim untuk tidak mundur dari ketua tim pengacara dan penasehat hukumnya. “Saya sudah lupa soal perkataan lisan saya agar Rachman Kasim tidak mundur dari ketua tim pengacara dan penasehat hukum saya. Karena ada surat pengunduran diri saudara Rachman Kasim sama pengacara dan penasehan hukum saya Asaluddin Hatjani, SH, MH.
Kemudian Rachman Kasim yang dikomrontir terkait pernyataan Eka Pontoh itu, membenarkan bahwa memang dirinya sudah mengajukan suran pengunduran diri jadi ketua tim Pengacara dan penasehat hukum Eka Pontoh. Tapi Eka Pontoh memintanya untuk tidak mundur. Bahkan surat penguduran diri Rachman Kasim diambil Eka dan diremas-remas sembari dimasukkan kedalam kantong celananya saat itu. “Makanya saya tetap mendampinginya saat penuntutan dan putusan. Bahkan saya yang membacakan pledoinya,”aku Rachman.
Asluddin Hatjani, SH,MH yang dikonfirmasi membenarkan jika Rachman Kasim sudah mengundurkan diri dari ketua tim pengacara dan penasehat hukum Eka Pontoh. Bahkan kata Asluddin Hatjani, Rachman Kasim tidak punya kontribusi dalam pembelaan Eka Pontoh. “Dia hanya duduk-duduk disamping saya, tidak ada kontribusi pemikiran atau ide dalam pembelaan Eka Pontoh saat persidangan berlangsung,” ujar Asluddin Hatjani. ***

Wartawan Pulitzer, Zero Dark Thirty dan Misteri Kebohongan Perburuan Osama

Jakarta – Dalam film Zero Dark Thirty, penonton disuguhi adegan seru tentang perburuan Osama bin Laden. Mulai dari proses interogasi tawanan sampai operasi penembakan. Kini, cerita dalam film yang diklaim berdasarkan cerita dari ‘orang pertama dan kejadian nyata’ itu kini disangkal oleh jurnalis peraih Pulitzer, Seymour Hersh.

Film Zero Dark Thirty bercerita tentang kisah pencarian Osama bin Laden oleh agen CIA selama 10 tahun. Mereka bekerja secara rahasia di seluruh penjuru dunia. Adegan film diawali dengan proses interogasi terhadap seorang tawanan, upaya pencarian, penyamaran, sampai operasi diam-diam ke kediaman Osama di Pakistan.

Yang jelas di film tersebut adalah operasi terhadap perburuan Osama tanpa melibatkan pemerintah Pakistan. Agen CIA juga terlihat sangat ‘kerepotan’ guna memastikan di dalam kediaman di kota Abbottabad adalah benar-benar sosok Osama.

Film yang dirilis pada tahun 2012 tersebut disutradai oleh Kathryn Bigelow dan mendapat lima nominasi Oscar. Film tersebut juga sempat menduduki tangga box office nomor satu.

Cerita dalam film sebagian besar sama dengan yang dirilis secara umum oleh pemerintah Amerika Serikat. Namun belakangan ada yang disebut bohong oleh Seymour Hersh.

Berikut beberapa hal yang disangkal Hersh:

1. Osama diklaim Hersh bukan bersembunyi di Pakistan seperti diceritakan di film. Namun sejak tahun 2006, Osama sudah menjadi tahanan militer Pakistan. Biaya penahanan dikirim langsung oleh pemerintah Arab Saudi. Pemerintah AS jelas membantah kabar ini. (sumber Detik.com).***

Muhidin Said Hanya Saksi, Bukan Tersangka

Andi Attas Abdullah (koranpedoman)-Palu-Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Sulteng) Johanis Tanak menyatakan hanya ada empat tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan kolam renang yang merugikan negara Rp,2,4 miliar, dari rencana anggaran sebesar Rp,16 miliyard. “Jadi bukan sembilan tersangka, hanya ada empat. Tapi kemungkinan mereka juga calon tersangka,” kata Johanis Tanak kepada wartawan di Kota Palu, Selasa 12/5-2015), pekan lalu.

H.Muhidin M Said anggota DPR-RI wakil ketua komisi V itu sebelumnya disebut-sebut oleh Kejati salah sesorang tersangka dari sembilan orang yang disebutkan inisialnya pada jumpa pers sebelumnya. Namun hasil penyidikan lebih lanjut tersangka kolam proyek kolam renang tinggal empat orang. Dan H.Muhidin M Said hanya sebagai saksi bukan tersangka. “Keempat tersangka tersebut adalah mantan Gubernur Sulawesi Tengah Aminuddin Ponulele, Henry alias Hengky (pelaksana proyek), Mustari dan Purwanto Sulu yang masing-masing sebagai pemimpin kegiatan pada 2004 dan 2005. Mungkin salah sebut dulu, yang jelas ada empat. Yang lain tunggu waktu saja,”jelas Johanis.

Dia mengatakan Aminuddin Ponulele dinilai menyalahgunakan kekuasaan dengan melaksanakan pembangunan proyek yang belum masuk dalam Rancangan Daftar Anggaran Belanja Daerah (RAPBD). “Seharusnya dianggarkan dulu, baru dilelang,” tegas Johanis.

Pembangunan kolam renang dengan anggaran Rp,16 miliar itu hanya dilakukan dengan dasar persetujuan bersama (MoU) antara pihak Pemprov, DPRD Sulawesi Tengah, pemimpin kegiatan dan pelaksana kegiatan. Proyek pembangunan kolam renang itu diprogramkan menjelang masa berakhirnya kepemimpinan Aminuddin Ponulele, sebagai Gubernur, sehingga Gubernur terpilih berikut HB.Paliudju tidak lagi mau melanjutkan pembangunan kolam renang itu, dan pada akhirnya dipersoalkan dan kini sudah masuk ke ranah hukum.

Dan kalau berbicara soal proyek terbengkalai memang cukup banyak di Palu, diantaranya Gedung DPRD Sulteng yang menelan biaya miliaran rupiah. Kemudian proyek gedung Wanita, proyek kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu dan gedung bekas kantor Depag Sulteng di jalan WR.Supratman di depan Masjid Agung Palu barat. Semua proyek itu mestinya menjadi atensi kepala Kejaksaan Tinggi jika dilihat dari pemanfaatannya. Karena semua gedung itu terbengkalai. Hanya saja memang yang membedakan dari proyek kolam renang adalah beberapa proyek yang telah disebutkan diatas melalui proses tender, namun begitu azas manfaatnya yang tidak ada. ***

KPAI: Keluarga Tahu Utomo Telantarkan Anak

Jakarta (koranpedona)-Sekretaris Jenderal Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Erlinda mengatakan keluarga kasus penelantaran anak di Perumahan Citra Gran Cibubur, Bekasi, telah mengunjungi lima anak korban penelantaran.

Erlinda mengatakan dalam kedatangan tersebut KPAI mendapatkan keterangan-keterangan tambahan dari pihak keluarga.

“Keluarga mengaku tahu perlakuan ini,” kata Erlinda di Perumahan Citra Gran Cibubur, Bekasi, Sabtu, 16 Mei 2015. Dia menambahkan, informasi keluarga ini kemudian menjadi temuan baru KPAI.

“Temuan baru ini akan segera dilakukan tindakan lain. Kami akan kembangkan lagi,” kata Erlinda.

Menurut Erlinda, dari perbincangan dengan keluarga, diketahui orang tua Utomo Pernomo berprofesi sebagai dokter. Mereka berasal dari keluarga berpendidikan baik.

Pada Kamis, 14 Mei 2015, polisi mendobrak paksa pintu salah satu rumah di Perumahan Citra Gran Cibubur. Pasalnya, orang tua lima orang anak di rumah ini, Utomo Pernomo dan Nurindra Sari, diduga telah menelantarkan dan melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya.

Salah seorang anak laki-laki yang berusia 8 tahun, D, tidak diizinkan berada di rumah selama satu bulan terakhir. Sampai-sampai D tidur di pos penjagaan dan hidup dibantu oleh warga sekitar.

Kepala Divisi Humas Kepolisian Republik Indonesia Inspektur Jenderal Anton Charlian mengatakan akhirnya, terungkap sang bapak menyebut dia pengguna narkoba. Dalam pemeriksaan kepolisian, Utomo mengaku menggunakan narkoba jenis sabu.

Menurut Anton, jika terbukti positif menggunakan narkoba kedua orang tua tersebut berhak menerima rehabilitasi oleh negara.

Direktur Reserse Kriminal Umum Komisaris Besar Heru Pranoto mengatakan, kepolisian membutuhkan waktu 3 x 24 jam untuk menentukan status tersangka kepada kedua orang tua terkait dengan kasus penggunaan narkoba.

Heru menambahkan Direktorat Narkoba juga membutuhkan hasil pemeriksaan darah maupun tes urine dari kedua orang tua tersebut untuk menetapkan status keduanya. (sumber Tempo.co).***