Kuasa Hukum Minta Sidang Pembelaan Alirman Ditunda

“JPU Merasa Kecewa”

Firman (deadline-news.com)-Palusulteng – Faisal, SH salah seorang tim kuasa hukum Alirman Made’ Nubi, terdakwa korupsi pembangunan Jembatan Torate Cs meminta sidang pembelaan (Pledoi) klienya ditunda, sebab materi pembelaan belum dirampungkan.

“Saya memohon yang mulia Majelis Hakim untuk menunda sidang Pledoi terdakwa Alirman, karena pihak kuasa hukum belum menyelesaikan pembelaannya, dan kami meminta membacakan Pledoi hari Senin,” ungkap salah satu kuasa hukumnya di persidangan Tipikor di Pengadilan Negeri Palu, Kamis (19/3-2020).

Menanggapi hal ini, Majelis Hakim yang diketua, Ernawati Anwar, SH, MH, mengabulkan permintaan kuasa hukum untuk menunda sidang pembelaan, tapi waktunya tidak boleh Senin sebab sidang putusan perkara ini diagendakan 2 minggu lagi tepatnya 2 April 2020.

“Kami akan memberikan waktu Jum’at besok (20/3-2020), jadi sidang pembelaan terdakwa Alirman harus dibacakan Jum’at pagi pukul 09.00,” tegasnya saat memimpin persidangan.

Terdakwa Alirman saat diberikan kesempatan Majelis Hakim membacakan pembelaan pribadinya mengatakan akan membacakan Jum’at pagi (20/3-2020), bertepatan dengan pembelaan kuasa hukumnya.

“Saya punya pembelaan pribadi sudah siap yang mulia, tetapi dibacakan bersamaan dengan pembelaan kuasa hukum saya, dan saya maklumi sekarang kuasa hukum saya sedang sakit, sehingga butuh waktu menyelesaikan tugasnya,” terangnya.

Sementara JPU, Samuel,SH sedikit kecewa dengan permintaan tunda sidang pembelaan ini, sebab pada sidang sebelumnya kuasa hukum telah membuat pernyataan secara tertulis membacakan pembelaannya Kamis, (19/3-2020). ***

PT. Cor Industri Indonesia di Morowali Digugat ke Pengadilan

“Saksi Mengaku 200 Karyawan Dipecat Paksa”

Man (deadline-news.com)-Palusulteng-Perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja sepihak oleh PT Cor Insdustri Indonesia yang digugat karyawannya berlanjut di Pengadilan Hubungan Industri (PHI) Palu, Senin, (16/3-2020).

Perkara nomor 5/Pdt,sus-PHI/2020/PN Palu, dipimpin Majelis Hukum Ketua Demon Sembiring, SH, MH ini beragendakan pemeriksaan saksi di Ruang Sidang Kartika.

Saksi yang dihadirkan penggugat di dalam persidangan kali ini bernama Abd Rivai, merupakan mantan karyawan PT Cor Industri Indonesia di Morowali, yang memberikan keterangan terkait pemecatan sepihak perusahaan tambang nikel ini.

Karyawan yang menggugat sebanyak lima orang, yakni Ferdi Tuehi, Alfrids Efer Tomuka, Rusman, Albertan Masu, dan Chalik Aras Wadi.

Saksi Abd Rivai di persidangan mengatakan, perusahaan ini masih beroperasi hingga sekarang sebagai pabrik tambang nikel di Morowali.

Kata dia, penyebab dirinya diminta memberikan kesaksian berawal dipanggil pihak perusahaan untuk menandatangani pengunduran diri.

Namun dirinya tetap bersikukuh enggan menandatangani, sebab merasa tidak pernah ingin mengundurkan diri dari perusahaan.

“Saya menolak bertandatangan pak Hakim, karena saya merasa tidak mengundurkan diri sebagai karyawan. Padahal semua perusahaan yang menyiapkan surat pengunduran diri, tetapi kami (karayawan) tidak pernah melakukan pelanggaran,”ungkapnya.

Dia menambahkan, karyawan yang dipaksa bertandatangan selain dirinya, ditaksir lebih 200 orang, dan rata-rata yang bekerja sudah tiga tahun lamanya.

“Setelah disuruh bertandatangan, baru uang ditransfer ke rekening kami masing-masing senilai Rp10 juta, dan uang itu disebut sebagai bonus, bukan pesangon,”ungkapnya lagi.

Berdasarkan dakwaan di Pengadilan, Penggugat menghukum Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, maka Tergugat diminta membayar pesangon dan hak-hak lainnya sebesar Rp,121 juta. ***

Sidang Putusan Yusnandar-Ibrahim Ditunda

 

Man (deadline-news.com)-Palusulteng-Sidang pembacaan amar putusan terhadap mantan Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Donggaa, H. Yusnandar, ST, MT, ditunda pihak Majelis Hakim Tipikor Palu, Senin, (16/3-2020).

Begitu pun dengan amar putusan Direktur PT.Sartika Hafifa Perdana, Ibrahim Salim,ST, ikut ditunda. Keduanya berada dalam perkara korupsi yang sama, yakni pembangunan Rumah Toko (Ruko) milik Pemkab Donggala, di Jalan Gajahmada Palu.

Ke duanya terbukti bersalah tidak mendukung program pemerintah memberantas tindak pidana korupsi, sehingga dalam tuntutan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dua terdakwa ini dijatuhkan pidana 1 tahun 6 bulan penjara.

Akibat korupsi proyek ini, negara mengalami kerugian Rp,1,3 miliar. Sebab kekurangan volume pekerjaan dan selisih nilai spesifikasi yang terkoreksi, namun tetap dibayarkan Yusnandar ke Ibrahim Salim.

Adalah Ernawati Anwar, SH, MH ketua majelis Hakim mengatakan sidang kali ini belum siap, sehingga Majelis Hakim memutuskan untuk ditunda dulu.

“Karena berkas amar putusan yang akan dibacakan belum rampung, sehingga menjadi alasan Majelis Hakim menunda sidang putusan ini,” ungkapnya dipersidangan.

Majelis Hakim Ernawati kembali memutuskan sidang putusan akan kembali digelar pada Rabu tanggal 18 Maret 2020.

“Sidang putusan akan kembali dilanjutkan pada hari Rabu (18/3-2020) ya,” pungkasnya sambil menutup sidang.***

Bendahara Desa Bewa Dituntut 4 Tahun Penjara

 

Man (deadline-news.com)-Palusulteng – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Poso Andi Suharso, SH memutuskan menuntut Steven Rion Alipa S.KOM dengan hukuman pidana selama 4 tahun penjara, di Sidang Tipikor Pengadilan Negeri Palu Senin, (16/3-2020).

Penuntut umum membacakan tuntutannya dihadapan Majelis Hakim Tipikor Palu, terkait terdakwa perkara korupsi nomor 7/Pidsus-TPK/2020/PN Palu, yang melibatkan mantan Bendahara Desa Bewa, Kecamatan Lore Selatan, Kabupaten Poso.

JPU, Andi Suharso, dalam tuntutannya mengatakan, terdakwa Steven dijatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 4 tahun penjara, dan selama terdakwa berada dalam proses persidangan, terdakwa tetap ditahan.

“Kami menjatuhkan tuntutan hukuman pidana selama empat (4) tahun terhadap terdakwa Steven,” ungkapnya lagi.

Kata dia, selain itu penuntut umum juga menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp,121 juta, apabila terdakwa tidak membayar paling lama satu bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa.

“Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama satu tahun,”ungkapnya lagi.

Menurutnya, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama pasal 8 junto pasal 18 UU RI no 31 tahun 1999, tentang pemberantasan pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI no 20 taun 2001 tentang korupsi. ***

Ada Mantan Camat Parigi Tengah di Pengadilan Tipikor

“Kasus Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa Jononunu 2018”

Man (deadline-news.com)-Palusulteng – Mantan Camat Parigi Tengah, Muhammad Ridwan Yotolembah SH, dihadirkan sebagai saksi kasus korupsi pengelolaan dana desa Jononunu Tahun 2018, di persidangan tindak pidana korupsi di Pengadilan negari Palu, Senin (16/3- 2020).

Juga ikut dihadirkan sebagai saksi adalah Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan Kecamatan Parigi Tengah, Muhammad Cinum, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Jononunu, Rahmawaty, Pendamping Desa, Abd Asis, dan Bendahara Badan Keuangan dan Asset Daerah (BKAD) Parimo Nirmawati.

Muhammad Ridwan Yotolembah SH, dalam persidangan memberi keterangan bahwa dirinya cukup bertandatangan di dalam pertanggungjawaban dana desa sesuai kebijakannya sebagai camat.

“Saya cuma sesuai kebijakan saja Majelis Hakim, sehingga ikut bertandatangan disini,”ungkapnya.

Sementara itu, JPU, Andi Ichzatul Amal, SH, memperlihatkan barang bukti (BB) berupa rekomendasi yang dikeluarkan Camat Parigi Tengah itu kepada Majelis Hakim, dan berkat rekomendasi itu, sehingga dana desa bisa dicairkan.

“Tolong diingat ya Pak Camat berkat rekomendasi yang kita tandatangani itu, maka dana desa Jononunu 2018 bisa dicairkan,” tandasnya.

Kata dia, setelah menghadirkan saksi ini, maka pihak penuntut umum kembali menghadirkan saksi ahli di persidangan.

“Izin mulia, setelah sidang ini, agenda selanjutnya kami menghadirkan saksi ahli,” ungkapnya lagi.

Menanggapi hal ini, Majelis Hakim Ketua, Ernawati Anwar SH, MH, memberikan kesempatan kejaksa penuntut umum (JPU) untuk kembali menghadirkan saksi ahli sesuai permintaannya.

“Sidang kita tunda sampai Senin tanggal 30 Maret 2020 sesuai jadwal sidang pemeriksaan saksi ahli,”pungkasnya. ***

Diduga Terlibat Pencuarian Ternak, Mantan Kades Ogotua Ditangkap

 

Mahdi Rumi (deadline-news.com)-Tolitolisulteng-Diduga terlibat pencurian ternak, mantan Kepala Desa (Kades) Ogotua Kecamatan Dampal Utara (Damput) Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah berinisil KAS ditangkap Polisi sektor Damput.

KSM ditangkap bersama sepuluh orang rekannya Jum’at (13/3-2020), yang tak lain adalah anak bua KSM. Sementara KSM sendiri ditenggarai sebagai pimpinan komplotan pencuri ternak.

Warga di desa Ogotua itu mengaku sering kehilangan ternak sapi mereka dan melaporkan ke pihak Polsek Dampu dan sejak itu, orang – orang yang dicurigai dilakukan penyelidikan oleh Pihak Polsek Dampul dan diketahuilah komplotan pelaku sejumlah 11 orang yang diduga KSM sebagai otak pelakunya.

Usai diperiksa di Polsek Damput kemudian ke 11 orang komploten itu dibawa ke Polres Tolitoli untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Camat Dampu Syafruddin Dg Parebba membenarkan ada 11 orang warganya yang ditangkap polisi terkait pencurian ternak sapi.

“Betul, betul sekali itu, mereka warga saya dan termasuk mantan kades Ogotua,”kata Camat Damput.

Sementara Kapolres Tolitoli AKBP Hendro Purwoko,SIK,MH menjawab konfirmasi Mahdi Rumi via chat di whatsappnya membenarkan adanya 11 orang yang diduga komplotan pencurian ternak sapi di wilayah Damput itu.

“Benar ada 11 orang terduga pencurian ternak, dan hari ini akan dilimpahkan ke Polres untuk penyelidikan lebih lanjut”kata Kapolres Purwoko.

Kata kapolres Purwoko dari 11 orang komplotan itu, 9 orang sudah dinyatakan tersangka dan 2 orang lagi masih di BAP dan kalau 2 orang ini terbukti, tetap diproses sesuai prosedur yang berlaku. ***

Mantan Kades Jononunu Saharudin HB Lawasa Jalani Sidang Dakwaan

Man (deadline-news.com)-Palusulteng-Saharudin HB Lawasa akhirnya menduduki kursi pesakitan atas dugaan korupsi dana desa. Ia diadili di Pengadilan Tipikor Palu, Jumat (13/3-2020).

Mantan Kepala Desa Jononunu, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) ini, digiring Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjalani sidang dakwaan terkait kasus korupsi pengelolaan Dana Desa Jononunu Tahun 2018.

JPU, Andi Ichzatul Amal SH, di hadapan majelis hakim pengadilan Tipikor Palu, mengatakan berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa pada pemerintah desa Jononunu Tahun 2018, oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulteng sebanyak Rp, 257 juta.

“Laporan hasil audit itu melalui laporan nomor SR-36/PW19/5/2019 tanggal 10 Desember 2019, sehingga diperoleh hasil perhitungan kerugian negara,” ungkapnya.

Kata dia, jumlah dana desa 2018 yang telah ditarik dari rekening Desa Jononunu itu dipastikannya sebesar Rp, 662 juta, dan jumlah kegiatan fisik sepanjang 2018 berjumlah Rp404 juta.

“Sehingga dari kegiatan ini disimpulkan kerugian negara sebesar Rp,257 juta secara keseluruhan,” ungkapnya lagi.

Menurutnya, perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 jo, pasal 18 undang-undang RI nomor 20 Tahun 2001 perubahn undang-undang RI nomor 31 tahun 1999, tentang tindak pidana korupsi.***

Steven Sambil Menangis Mengakui Lalai

“Misteri Uang 300 Juta Belum Terungkap Siapa Yang Nikmati”

Man (deadline-news.com)-Palusulteng-Steven Rion Alipa, S,KOM, sempat meneteskan air mata pada sidang pemeriksaan terdakwa, di Pengadilan Tipikor Palu, baru-baru ini.

Terdakwa adalah mantan bendahara Desa Bewa, Kecamatan Lore Selatan, Kabupaten Poso, didakwakan terlibat kasus korupsi penggelapan dana desa, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp,300 juta.

Steven berdasarkan kesaksiannya di pengadilan, mengakui kelalaiannya sehingga menghilangkan uang desa Bewa sebesar Rp,300 juta. Tetapi diakui lagi kalau uang itu tidak dinikmatinya.

“Saya mengakui lalai yang mulia (Hakim), tetapi saya berani disumpah sesuai ajaran agama kristen bahwa saya tidak menikmati uang yang hilang itu sepeserpun,” ungkap Steven sambil mengisap tangis terhadap kasus korupsi yang menjeratnya itu.

Menanggapi kesaksian terdakwa, Majelis Hakim Anggota, Bonifasius Nadya Arybowo, SH, MH, sekali lagi meminta Steven memberi pernyataan sebenarnya terkait uang desa yang hilang di Bank BRI Poso itu.

Karena, kata dia, kesaksian terdakwa ini dianggap sangat penting, dan akan meringankan hukuman terdakwa asal memberi keterangan yang benar di persidangan.

“Saya juga beragama nasrani makanya kalau mau dibantu, ya, beri keterangan sebenarnya, sehingga kami tidak keliru memutuskan perkara ini,” ungkapnya di persidangan.

“Saya telah berkata jujur yang mulia, dan berani disumpah bahwa saya tidak menikmati uang yang hilang itu,” terang terdakwa Steven menjawab permintaan Majelis Hakim itu.

Steven membeberkan bahwa uang yang ditariknya di Bank BRI Cabang Poso tidak sendirian, karena ditemani Kepala Desa Bewa Viktor Tongka. Bahkan, uang yang disimpan didalam tas ransel itu awalnya Rp240 juta ditambah Rp300 juta.

“Sehingga tas ransel miliknya yang dipakai tidak mampu digendong sebelah bahu, tetapi tas dipakai dengan dua bahunya,” terangnya lagi.

Menurutnya, sesampai di rumah di Desa Bewa uang yang didalam ransel itu seketika menjadi ringan dan bisa digendong cuma satu bahu saja.

Tetapi tidak berani mempertanyakan uang itu ke Kades saat itu, dan uang langsung dimasukkannya ke dalam brangkas milik desa yang dititikpan di rumahnya.

“Memang uang yang diambil dari bank sampai tiba di rumah itu diakuinya tidak sendiri, karena berdua bersama Kades Viktor Tongka,” pungkasnya. ***

Sherly Assa Mengaku Korban

Man (deadline-news.com)-Palusulteng-Sherly Assa salah seorang terdakwa dugaan kasus korupsi Jembatan Torate Cs (4 unit jembatan mangkrak di ruas jalan nasional Palu-Wani- Labuan-Tompe/Pantai Barat), sementara bergulir kasusnya di Pengadilan Tipikor Palu akhirnya angkat bicara terkait perkara yang membelitnya.

Sherly Assa ditemui wartawan di Pengadilan Negeri Palu, mengatakan kasus Jembatan Torate Cs yang menjeratnya ini diakuinya penuh sandiwara belaka. Sebab dirinya sama sekali tidak bersalah, bahkan siap menyelesaikan proyek ini tetapi ada pihak yang menjegalnya menyelesaikan megaproyek ini.

“Progres pekerjaan yang saya kerja ini baru 5 persen dek (Wartawan), tetapi sengaja disetop padahal tukang yang bekerja dan material sisanya masih di lapangan,”ungkapnya kepada wartawan.

Dia mengatakan, pekerjaan proyek ini awalnya bermasalah dibeberkannya karena perusahaan yang disewa milik Muhammad Masnur Asry sebesar 5 persen dari total anggaran Rp15 miliar meminta ikut mengerjakan proyek.

Kata dia, padahal perusahaan sudah dibayar sebesar Rp,300 juta yang ditransfer langsung suaminya (Kristian) ke rekening Masnur Asry, tetapi pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) di Palu tetap bersikukuh ingin melibatkan perusahaan yang disewa itu.

“Yang bertahan itu Pak Rahmuddin (Satker Jalan) bilangnya kalau Pak Kepala BPJN di Palu itu orangnya keras anak dari Jenderal bintang lima, makanya harus mengikuti keinginan dari Balai Jalan ini,” terangnya.

Sherly perempuan mengaku mantap menjadi Muallaf (memeluk agama islam) itu, menambahkan, ada keganjalan lain ikut dibeberkan terkait aliran dana korupsi Jembatan Torate Cs sesuai fakta persidangan ke media ini, pihaknya mengakui memberikan uang tunai sebesar Rp,300 juta ke Alirman Made’ Nubi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek ini.

Begitupun dengan Ngo Jony sebagai Konsultan Pengawas ikut diberikannya sebesar Rp,20 juta.

“Padahal disini saya berani jujur tidak dapat apa-apa sama sekali, beda dengan terdakwa yang lain ikut menikmati aliran dana proyek ini,” terangnya lagi.

Menurutnya, komitmen sewa perusahaan yang dipakai itu berawal dari keponakan yang memperkenalkan dengan Muhammad Masnur Asry tetapi sebatas sewa pakai saja.

Anehnya diperjalanan perusahaan tetap menuntut ingin ikut mengerjakan proyek Jembatan Torate Cs ini.

“Awalnya saya sama sekali tidak mengenal Pak Masnur, Cuma dikenalkan sama keponakan untuk sewa pakai perusahaan. Ternyata bersangkutan juga ingin ikut mengerjakan proyek Jembatan Torate Cs,” pungkasnya.***

Sopir Tenda Baruga Tabrak Mobil Sedan Milik Jaksa

Nanang (deadline-news.com)-Palusulteng-Mobil Open Cup Colt Pengangkut property alat-alat tenda pesta dan keramaian berplat kuning DN 8221 F yang di sopiri fadel menabrak mobil Sedan warna biru berplat Kalimantan KT 1185 LG yang sedang parkir di jalan Balai Kota Selatan, tepatnya di samping kiri lapangan Vatulemo (walikota) Palu Sabtu pagi (14/3-2020).

Diduga fadel sang Sopir mobil pengangkut tendan milik Baruga Mas Uri yang beralamat di jalan Mawar itu, sedang menerima telepon dari seseorang sambil mengemudikan mobil.

Celakanya lagi handponnya jatuh ke bawah kakinya, sehingga berusaha mengambilnya sambil menunduk, akibatnya gas dikira rem dan mobil lari kekiri, sehingga mobil sedan warna biru yang sedang parkir dirabraknya.

Mobil sedan warna biru milik Jaksa Lapatawe Hamka, SH, MH itu mengalami rusak parah di bemper bagian belakang dan samping. Lampu stop bagian belakang hancur dan bempernya patah dan mody samping kanan peot masuk kedalam.

Fadel sang sopir mengakui handponennya terjatuh ke bawah kaki, sehingga berusaha mengambilnya. Hal senada juga dikatakan kawan Fadel yang juga sebagai penanggungjawab lapangan pemasangan tenda Baruga di lapangan vatulemo itu.

Jaksa Lapatawe Hamka, SH, MH yang dikonfirmasi di lokasi kejadian meminta sopir dan Bosnya bertanggungjawab.

Sementara itu Mas Uri big bos usaha tenda Baruga mengaku sudah dihubungi Jaksa Lapatawe Hamka, dan pihaknya siap bertanggungjawab atas kelalaian anak buahnya di lapangan.

“Barusan kami baku telephone dengan pak Lapatawe Hamka, saya siap bertangungjawab atas kelalaian anak buah saya di lapangan,”aku Mas Uri. ***