Lengkap sudah penderitaan warga kota Palu, terkhusus yang keluarganya hilang ditelan bumi dan rumah-rumahnya luluhlantak diguncang gempa bumi, likuifaksi dan tsunami 28 September 2018.
Betapa tidak, belum usai duka nestapa itu, kini muncul lagi bencana baru yakni wabah virus menular yang mematikan. Untung saja, wabah virus corona itu, hanya menyerang kebanyakan orang-orang kaya dan pejabat. Sehingga kaum dhuafa tetap dalam lindungan yang maha kuasa.
Kota Palu juga bagian dari penyebaran pandemic covid19 yang cukum mengkhawatirkan itu. Duka nestapa bencana alam Kota Palu masih sangat terasa sampai saat ini. Belum lagi “carut marutnya” penanganan stimulant tahap II bagi warga kota Palu ini.
Sebut saja berkas bolak balik, dari badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) dan Badan Pengelolaan Keuang dan Asset Daerah (BPKAD) ke tim pendamping kelurahan. Alasannya masih ada dokumen yang belum lengkap.
Adalah form 2 yang katanya dokumen pertanggungjawaban penggunaan atau pengeluaran anggaran ke penerima. Padahal berkas itu baru dimasukkan pihak BPBD/BPKAD kota Palu, sehingga pada saat penandatanganan berkas sebulan yang lalu from 2 yang katanya untuk dokumen pertanggungjawaban keuangan itu tidak ada dilampirkan pihak tim pendamping kelurahan.
Hal ini kami alami sendiri. Pada hari Selasa 25 Februari 2020, kami telah menandatangani berkas spesimen yang katanya untuk pencairan stimulan tahap II melalui tim pendamping BPBD di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikolore Kota Palu, dengan melampirkan foto copy kartu keluarga (KK), KTP, Sertifikat Rumah, hasil verifikasi survey kerusakan dan segala macam berkas dokumen pendukung lainnya.
Namun belakangan tepatnya sudah sebulan telah berlalu, ternyata berkas kami dikembalikan pihak BPBD dengan alasan masih ada dokumen yang belum lengkap. Dokumen yang katanya belum ditandatangani oleh kami itu, ternyata baru dimasukkan pihak BPBD ke tim pendamping kelurahan. Hal itu diakui pihak koordinator tim pendamping keluarahan Tondo ketika kami konfirmasi via chat di whatsappnya.
Padahal sebelumnya salah satu pejabat di BPBD Kota Palu yakni Moh.Issa Sunusi yang dikonfirmasi mengatakan berkas kami masuk pada SK 12. Namun ketika kami cek ke BPKAD Kota Palu berkas kami itu tidak ada, lalu kami konfirmasi kembali ke Issa Sunusi. Issa Sunusi meminta dikirmkan foto KK dan KTP. Sekitar 4-5 jam kemudian, Issa Sunusi menghubungi kami bahwa berkas kami dikembalikan karena masih ada dokumen yang belum lengkap. Dokumen belum lengkap ini kesalahan siap?
Ketika kami tanyakan berkas atau dokumen apanya lagi yang belum lengkap? Issa hanya menjawab enteng bisa saja ada yang belum ditandatangani atau tidak ada tanggalnya. Inikan model penangan stimulant tahap II yang “carut marut,” berkas sudah satu bulan lebih baru dikembalikan dengan tambahan dokumen baru yang mesti ditandatangani sebagai alasan bahwa masih ada dokumen yang belum lengkap.
Sementara sebelumnya walikota Palu Drs.Hidayat, M.Si dalam media statmennya beberapa waktu lalu meminta penanganan stimulant tahap II dipercepat. Tapi apa lacur, dokumen-dokumen tambahan yang baru dimasukkan menjadi alasan untuk dikembalikan berkas penerima stimulant itu. Sedangkan dokumen itu tidak ada saat penandatanganan berkas medio 25 Februari 2020 lalu.
Kalau model penanganan seperti ini menambah-nambah dokumen baru, maka kami yakin penganan stimulant tahap II tidak akan selesai akhir Juni 2020 mendatang. Harus ada formula baru dan jitu untuk mempermuda, cepat, efektif dan efisien penanganan stimulant tahap II ini.
Rumah kami di kelurahan Tondo Kecamatan Mantikolore, memang hanya masuk kategori rusak ringan, dimana temboknya terbelah mengangah, dan beberapa sudut rumah temboknya retak, plaponnya rusak, balok penahan atapnya patah dan tembok bagian atas sebelah kiri dan kanan patah, namun untung saja tidak rubuh atau runtuh menimpa kami sekeluarga.
Sebelum terlambat, Waliota Hidayat perlu melakukan evaluasi penanganan pendataan dan penyaluran stimulant tahap II ini. Karena kalau begitu modelnya dapat dipastikan tidak akan selesai pada akhir Juni 2020 ini. ***