“Pemprov Sulteng Mengadu ke Banggar DPR RI”
Bang Doel (deadline-news.com)-Palusulteng-Carut marut dana transfer ke daerah oleh kementerian keuangan Republik Indonesia, diadukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ke Badan Anggaran DPR RI dalam rapat kerja bersama Senin (11/11-2019) di ruangan Polibu Kantor Gubernur Sulteng.
Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Sulteng Bahran bahwa kementerian Keuangan RI melakukan pemotongan dana transfer daerah setiap tahunnya, dengan alasan terjadi kelebihan bayar sebesar Rp 68 miliyar, dan kurang bayar Rp,19 miliyar.
“Dengan demikian dana transfer pemprov Sulteng dari Kementerian Keuangan mengalami dipotong sebesar Rp, 49 miliyar,”Kata Bahran dihadapan Banggar DPR RI.
Bahran menyarankan kalau bisa melalui Banggar DPR RI menyampaikan ke Kemenkeu untuk memberi kelonggaran bagi Pemprov Sulteng. Paling tidak pemotongan dana transfer yang dianggap lebih bayar dan kurang bayar dicicil saja pertahun.
“Jangan sekaligus dipotong yang jumlahnya mencapai Rp, 49 miliyar, karena mempengaruhi struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kami (Sulteng). Kalau bisa dana transfer dan bagi hasil itu pihak Kemenkeu memberikan dana yang bersih saja dari pusat, sehingga tidak ada lagi pemotongan,”pintah Bahran.
Adalah wakil Ketua Banggar DPR RI H.Muhidin M Said (Komisi XI) memimpin raker dengan pemprov Sulteng, Pemkot Palu dan para Bupati se Sulteng.
Sementara rombongan Banggar DPR RI yang dipimpin Muhidin M Said itu, terdiri dari anggota Banggar yakni Cucut Syamsul Rizal (PKB), Cornelis (PDIP), Jhone Keneddi Azis (FGolkar), Suhardi Dukka (Demokrat), Eky Muharram (PKS), Sarce Bandaso, Mochtar Roem (PKB), Yannuar (PKB komisi 2), Musri (PPP), Ardia Pratiwi (Gerindra), Andi Ruskati Ali Bal (GERINDRA). Nurul Fausi, Suluri, Rizal dan Faidah Indah (Sekretariat Banggar).
Dalam diskusi antara Pemprov Sulteng dengan Banggar DPR RI, Gubernur Longki Djanggola menganggap bahwa kementerian keuangan mencari-cari alasan pembenaran dengan menganggap serapan anggaran minim, sehingga kemenkeu melakukan pemotongan dana transfer dan dana bagi hasil.
Pernyataan Gubernur Longki itu sebagai jawaban atas pertanyaan Jhon Keneddi Azis (F.Golkar) yang juga anggota Banggar.
“Sebenarnya serapan anggaran Pemprov Sulteng setiap tahunnya mencapai 97 persen. Jadi kalau dibilang kekurangan dan kelemahan itu hanya alasan pembenaran Kemenkeu. Dan Yang menetapkan besaran anggaran itu pusat. Kelebihan bayar siapa, yang menetapkan siapa, kok kami disebut lebih bayar dan kekurangan bayar. Ini kan lucu, kami tidak terlibat maupun dilibatkan dalam penetapan dana transfer dan bagi hasil,”tandas Gubernur Longki.
Cucut Syamsul Rizal dari fraksi PKB menyayangkan minimnya Bupati dan Walikota hadir dalam raker dengan Banggar DPR RI itu. Padahal hal seperti itu sangat langka. Mestinya para Bupati dan walikota Pro aktif dan kalau perlu sudah menyiapkan proposal pengusulan anggaran. Apalagi Palu, Sigi dan Donggala baru saja dilanda bencana.
“Ini momen langka, Banggar DPR RI ini baru pertama kalinya datang ke Palu Sulteng, olehnya mestinya menjadi hal yang penting untuk para Bupati dan walikota, sehingga dapat terbantu didalam mendapatkan anggaran pendapatan dan belanjan Negara (APBN). Ini yang saya lihat hanya Bupati Sigi pak Irwan Lapatta, Walikota dan Bupati lainnya se Sulteng hanya diwakili,”kritik Cucut.
Cornelis (Fraksi PDIP) anggota Banggar mengkritisi masih banyaknya material ditempat-tempat bekas likuifaksi dan tsunami. Begitupun Sarce Bandaso. Ia meminta Pemprov dan Pemkot memperhatikan masyarakat terdampak bencana yang masih hidup di tenda-tenda pengungsi dan huntara. Terkhusus yang masih berada di dekat bekas likuifaksi. ***