Bang Doel (deadline-news.com)-Makassarsulsel- Potensi maritim Indonesia belum dikelola dengan baik. Sehingga perlu niat baik pemerintah dan pemimpinnya secara politik dan ekonomi, mendorong teknologi dan inovasi. Agar nelayan yang hidup di ribuan pulau lebih sejahtera. Demikian ditegaskan ketua IKA Fakultas Perikanan Unhas Bachrianto Bahtiar dalam rilisnya yang dikirim ke whatsapp deadline-news.com Kamis pagi (15/2-2018).
Menurutnya selain infrastruktur dan masalah energi. Pemerintah harus aktif mendorong produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam mengelola wilayah laut. Pengangguran tidak boleh diselesaikan dengan industri padat modal. Sebaliknya harus berbasis rumah tangga.
“Masyarakat diajak bermain dengan inovasi teknologilah yang ramah lingkungan. Meningkatkan kualitas. Agar produksinya tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi juga untuk ekspor,”tulisnya.
Kata Dia, khusus nelayan, pemerintah harus menerapkan subsidi tepat sasaran. Bibit ikan disiapkan, fasilitas listrik, modal, dan pasar harus disediakan pemerintah.
“Dalam kajian ketimpangan ekonomi, penyebab utamanya adalah ketimpangan teknologi dan struktur politik-ekonomi yang tidak memihak. Sehingga lapisan sosial kita jaraknya terus melebar,tutur Bachrianto.
Menurutnya berbagai sarana penunjang sudah dibangun pemerintah. Menggunakan uang rakyat yang tidak sedikit. Salah satunya adalah Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Untia. Sebagai bagian dari upaya pengawasan dan memajukan negeri ini, Alumni Perikanan Unhas meminta Presiden Jokowi :
1. Mempercepat pembangunan fasilitas nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Untia. Seperti air bersih dan Bahan Bakar Minyak (BBM)
2. Menyediakan fasilitas pabrik es untuk nelayan
3. Membangun cold storage untuk menampung ikan nelayan
4. Kejelasan Status PPN Untia apakah milik pemerintah provinsi atau milik pemerintah pusat,
5. Mempercepat perizinan untuk investor lokal pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) di kawasan PPN Untia. ***