“Merealisasikan Janji Politik Pak Gubernur Cudy”

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp, 1 juta perkepala keluarga (KK) dinilai bukan solusi mengatasi kemiskinan di Sulawesi Tengah.
Bahkan justru dapat membuat masyarakat makin miskin. Karena masyarakat sudah berharap blt terus saja dari pemerintah, sehingga sudah membuat sebagian masyarakat malas bekerja secara produktif.

“Sebenarnya pemberian BLT sebesar Rp, 1 juta per KK bukan solusi mengatasi kemiskinan di Sulteng. Mestinya modal usaha dan pendampingan yang diberikan ke masyarakat miskin, sehingga mereka bisa berusaha dan memperbaiki taraf hidupnya,”kata salah seorang pemerhati sosial dan kemiskinan di Palu Rabu (5/4-2023) menjawab deadline-news.com.

Menurut sumber itu tidak jelas kriteria pemberian BLT Rp, 1 juta per KK oleh Dinas Sosial Sulawesi Tengah itu yang totalnya kurang lebih Rp,29 miliyar pertahun.

“BLTnya sebesar Rp, 1 juta per KK hanya sekali setahun, sehingga tidak efektif mengatasi kemiskinan,”jelas sumber itu.

Kepala bidang penanganan fakir miskin Dinas Sosial Sulteng Kamal Ariansyah,S.STP, M.Si yang dikonfirmasi di ruang kerjanya Rabu (5/4-2023), mengatakan blt Rp, 1 juta per kk memang bukan untuk pengentasan kemiskinan.

Tapi hanya sifatnya bantuan insidentil untuk membantu masyarakat miskin didalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sebagaimana janji politik Gubenur Rusdy Mastura.
“Memang blt Rp, 1 juta per kk itu bukan untuk pengentasan kemiskinan di Sulteng. Tapi hanya merealisasikan janji politik pak Gubernur Rusdy Mastura atau pak Xudy,”ujar Kamal.
Kamal menjelaskan awal dimulainya program blt Rp, 1 juta per kk itu tahun 2022. Dimana saat itu lagi tingginya pandemi covid 19.
“Sehingga masyarakat sangat membutuhkan bantuan pemerintah dalam bentuk tunai. Sekitar 29.924 KK penerima BLT tahun 2022 yang dibagi dua tahap. Tahap pertama kurang lebih 10 ribu Kk. Saat itu menjelang lebaran Idul Fitri. Dan tahap kedua 19, 924 KK menjelang natal tahun 2022,”tutur mantan sekretaris Bappeda Sulteng itu.
Kata Kamal blt Rp, 1 juta per kk tahun 2022 disebar di 12 Kabupaten dan satu kota.
“Jadi semua masyarakat miskin di 12 kabupaten dan 1 kota dapat blt, setelah dilakukan verifikasi data oleh daerah masing-masing. Setelah datanya akurat lalu dinsos memberikannya ke bank sulteng untuk mendistribusikannya. Jadi Dinsos Sulteng hanya memvalidkan data, soal pendistribusiannya kami bekerjasama bank Sulteng,”aku Kamal.
Ia mengatakan program blt Rp, 1 juta per kk bagi masyarakat miskin itu masih berlanjut di tahun 2023 ini. Dan penerimanya masih sama dengan yang tahun sebelumnya.
Disinggu soal bantuan modal usaha untuk pengentasan ke miskinan di Sulteng, Kamal menerangan itu dalam program lain yakni melalui kelompok usaha bersama (KUBE) dan usaha ekonomi produktif (UEP).
Data hasil investigasi yang diperoleh deadline-news.com anggaran bantuan KUBE dan UEP tahun 2023 ini mencapai Rp, 13.613.512.075 yang tersebar di 8 kabupaten dan 1 kota.
Yakni kota Palu ada 5 kube dengan nominal bantuan sebesar Rp, 100,000,000. Kemudian kabupaten Buol ada 3 kube dengn nominal bantuan sebesar Rp, 60,000,000. Kabupaten Morowali ada 7 kube dengan nominal bantuan Rp,140,000,000. Kabupaten Banggai ada 2 kube penerima bantuan dengan nominal Rp, 40,000,000. Kabupaten Parigi Moutong ada 49 kube penerima bantuan modal usaha dengan nominal Rp, 980,000,000. Kabupaten Poso ada 4 kube penerima bantuan dengan nominal Rp, 80,000,000. Total bantuan kube mencapai Rp, 1.400.000.000.
Sedangkan untuk bantuan UEP tahap 1 yakni Kabupaten Tolitoli ada 10 kepala keluarga (KK) penerima bantuan yang jumlahnya mencapai Rp, 100,000,000. Kabupaten Buol ada 7 kk penerima bantuan yang nilainya memcapai Rp, 70,000,000. Kabupaten Morowali ada 14 kk penerima bantuan yang nilainya sebesar Rp,140.000.000. Kabupaten Banggai ada 13 kk dengan nominal bantuan sebesar Rp, 130,000,000. Kabupaten Parigi Moutong ada 7 kk penerima bantuan dengan nominal Rp, 70,000,000. Kabupaten Morowali Utara ada 13 kk penerima bantuan senilai Rp, 130.000.000. Kota Palu ada 18 kk penerima bantuan dengan nominal Rp, 180.000.000. Kabupaten Poso ada 13 kk penerima bantuan dengan nominal Rp, 130.000.000. Kabupaten Tojo Una-Una ada 15 kk penerima bantuan dengan nominal Rp, 150.000.000. Total bantuan UEP tahap 1 mencapai Rp, 1.100.000.000.
Untul tahap UEP 2, yakni Kabupaten Banggai ada 1 kk dengan besaran bantuan mencapai Rp, 10,000,000. Kabupaten Poso ada 1 kk penerima bantuan sebesar Rp, 20.000.000. Kabupaten Parigi Moutong terdapat 4 kk penerima bantuan sebesar Rp,100.000.000. Kota Palu 1 ada 9 kk penerima bantuan dengan nominal Rp, 225.000.000. Kota Palu 2 ada 1 kk penerima bantuan dengan nominal Rp,10.000.000. Total penyaluran UEP tahap 2 sebesar Rp, 365.000.000.
Kemudian bantuan kedaruratan bagi PPKS ada 60 orang mencapai Rp, 60.000.000. Lalu bantuan langsung tunai untuk 10.000 kk mencapai Rp,10.000.000.000.
Dan proyek pengadaan tong sampah dan taman pengajian (belanja bantuan sosial) memcapai Rp, 96.000.000.
Ironisnya Kabupaten Donggala tidak termasuk penerima anggaran bantuan Kube dan UEP. Padahal Donggala tergolong salah satu daerah miskin di Sulteng. ***