Arham Bustaman-Matra-Sulbar-(koranpedoman) Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga berlangsung di ruang aspirasi DPRD Matra pada hari Senin (8/12) yang dipimpin oleh ketua Lukman Said dan didampingi wakil ketua Musawir Az Isham serta dihadiri beberapa anggota DPRD Matra lainnya.
Rapat tersebut berkaitan dengan adanya informasi mengenai kompleksnya persoalan yang ada pada dinas tersebut.
Kadis Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Matra, Yunus Alsam mengaku memang masih banyak persoalan yang dihadapi di instansi yang pimpin, semisal kurangnya Ruang Kelas Belajar (RKB) di beberapa sekolah dan dan juga minimnya meubiler sehingga sekitar 1.061 siswa secara akumulatif yang melantai.
Tidak sampai disitu, kendaraan operasional juga masih dirasa kurang untuk memenuhi kebutuhan pengawasan. Sehingga hal tersebut belum bisa memenuhi standarisasi pendidikan yang sesuai dengan harapan kita semua.
Ini tak lepas dari kurangnya anggaran yang dialokasikan ke sektor ini meski di RAPBN sudah memprioritaskan dengan memberikan anggaran sekitar 20% dari APBN tiap tahun.
Tentunya bukan hanya itu, tapi tenaga pengajar juga masih kurang secara kualitas dan kuantitas, walaupun untuk tahun 2015 terjadi penambahan namun tetap kurang sekitar 40% dari yang dibutuhkan saat ini sehingga program pendidikan kurang optimal.
Menurut Musawir seharusnya dinas punya persentase program secara akurat dan estimasi anggaran secara detail setiap program dari SD,SMP dan SMA serta SMK. Sebab kurangnya data yang masuk, maka sulit untuk diawasi. Dan juga ada selisih anggaran yang disampaikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan pemaparan dinas pendidikan walaupun tidak signifikan.
Karena persoalan ini sangat urgen demi peningkatan mutu pendidikan di daerah ini, ketua DPRD Matra, Lukman Said berharap tahun-tahun berikut tak ada lagi siswa yang melantai, maka itu harus diupayakan bagaimana pun caranya tapi tetap mengikuti prosedur yang berlaku.
Senada dengan Lukman, ketua komisi 1 DPRD MATRA yang menaungi dinas pendidikan, Uksin Djamaluddin menegaskan harus ada prioritas dari semua program, sehingga diharapkan persoalan tersebut tak berlarut-larut yang secara langsung bisa merugikan generasi bangsa.***