Yuyun (deadline-news.com)-Donggalasulteng-Bupati Donggala, Drs. Kasman Lassa, SH. MH selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Wilayah Sulawesi Tengah, membuka secara resmi Rapat Kerja APKASI, di ruang kerja Bupati Donggala, Kamis (27/2-2020).
Rakor APKASI yang diikuti empat kepala daerah menghasilakan kesepakatan terkait penyelesaian masalah pemeritahan di daerah masing- masing.
Sebelum rakor dimulai, peserta menyimak vidio tragedi bencana alam 28 September 2018, yang terjadi di Kabupaten Donggala. Dalam video ini menampilkan aktifitas pemerintah Kabupaten Donggala dalam menangani pasca bencana.
Bupati Donggala, Drs. Kasman Lassa, SH.,MH dalam sambutannya mengungkapkan sejarah terbentuknya APKASI yang diamanatkan dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah.
Menurut Kasman, Mentri Negara Otonomi Daerah, Prof. DR. M. Ryaas Rasyid, MA ketika melakukan perubahan tatanan sistem di Indonesia, dari sistem sentralisasi menjadi sistim desantrilisasi, pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk otonomi daerah.
Dalam upaya mendukung keberhasilan otonomi daerah lanjut Kasman , maka pemerintah kabupaten seluruh Indonesia membentuk wadah kerjasama anatara pemerintah kabupaten yang diberi nama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). “Itulah dasarnya dilakukan rakor APKASI ini,” ujarnya.
Bupati Kasman berharap, hasil rakor tersebut akan disampaikan kepada pemerintah pusat untuk dapat direalisasikan dalam bentuk penganggaran.
Melalui rakor APKASI, Bupati Buol dr. Amirudin Rauf, Sp. OG menyampaikan bahwa peran bupati terkait otonomi daerah didaerahnya masing-masing.
Hal yang sama juga disampaikan Bupati Banggai Laut. Melalui Wakil Bupati, Dra. Hj. Tuty Hamid menyampaikan permasalahan honerer K2 agar dapat diperhatikan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten di seluruh Indonesia. Hj. Tuty berharap melalui Korwil APKASI Sulteng dapat memperjuangkan, para honorer agar bisa diangkat menjadi honor derah walaupun nantinya tidak dapat gaji pensiun.
Dalam rakor, Bupati Sigi diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum, Andi Aco, S. Sos. M. SI menyampaikan tentang diklat kepemimpinan yang tidak lagi menjadi syarat untuk jabatan struktural, sehingga berpengaruh terhadap keinginan keikutsertaan peserta.
Permasalan juga disampaikan Bupati Toli-Toli diwakili Kepala Bagian Tata Adminisrasi Pemerintahan, Hasdono S. STP yang mengungkapkan, banyaknya masyarakat petani cengkeh yang meminta melalui forum APKASI, dapat mempasilitasi produksi mereka kepada Presiden dan Menteri Pertanian.
Di sisilain, Wakil Ketua I DPRD Donggala, Sahlan menyampaikan masalah pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, melalui renca tersebut Sahlan berharap pemerintah daerah menyatukan pemahaman dengan persiapan Sulteng menjadi daerah penopang bagi ibu kota negara yang baru.
Sebagai Ketua APKASI Kasman Lassa merangkum permasalan di setiap daerah diantarannya perektrumen pegawai yang memiliki kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM). Di Kabupaten lanjut Kasman, persoalan ini semua dirasakan oleh Kabupaten Se-Sulteng.
Untuk saat ini, tidak ada lagi honorer K1 dan K2, melainkan P3K. Pemerintah Daerah menginginkan kewenangan pengangkatan PNS diberikan kepada kabupaten.
Terkait fasilitas kepada Presiden dan Menteri, Kasman Lassa mengatakan akan bersama -sama mengupayakan mencari solusi terkait produksi cengkeh dan produksi pertanian lainnya yang ada di Sulawesi Tengah.
Berdasarkan keputusan tersebut akhirnya Ketua APKASI Sulawesi Tengah menutup rakor tersebut dengan penyerahan Plakat, Cendramata kepada para bupati yang ikut dalam rakor.
Hadir pada rakor APKASI diruang kerja Bupati Donggala, Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala, H. Aidil Nur, SH. M. SI, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Donggala, Asisten, Kepala BPN, Kepala BNN, Kepala BPS, dan Pimpinan OPD Kabupaten Donggala, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Donggala serta Kepala Bagian Setda Kabupaten Donggala. ***