Anwar Hakim : Minta KPK Usut Dugaan KKN di BWSS III Sultengbar

Bang Doel (deadline-news.com)-Palusulteng-Salah seorang pegiat lembaga anti kourpis asal Sulbar Anwar Hakim kepada deadline-news.com Sabtu (28/10-2017) di Palu meminta komisi pemberantasa korupsi (KPK) mengusut dugaan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) di balai wilayah sungai sulawesi (BWSS) III Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat (Sultengbar).

Anwar menduga ada praktek KKN yang terselubungan di BWSS III Sultengbar. Pasalnya yang menentukan pemenang tender internal BWSS III sendiri.

Hal ini dapat dilihat dimana Kepala BWSS III sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA), dia juga sebagai Kepala ULP, dengan demikian semua keputusan menang tidaknya seorang rekanan Kepala BWSS III yang menentukannya. Karena termasuk Pokja Kepala BWSS III yang menge SK kanknya.

“Patut kita menduga peluang KKN sangat besar di BWSS III Sultengbar. Sebab semua keputusan dan kebijakan final bertumpu pada Kepala BWSS III itu sendiri. Sehingga patut diduga rekanan mana yang dekat dan berani menyetor lebih awal maka dialah pemenangnya dalam sebuah tender paket proyek,”kata Anwar dengan nada curiga.

Menurut Anwa patut diduga ada benturan kepentingan di BWSS III dengan modus teknik strategi tender diduga telah diatur se demikian rupa antara rekanan dan pihak BWSS III yang telah di arahkan.

Karena antara Kepala Balai dan Satker di SK kan oleh Manteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dan semua keputusan final siapa yang akan menang tender tetap berada pada Kepala BWSS III merangkap kepala ULP.
“Sehingga rekanan diduga harus menyetor ke Satker dan Ka Balai lebih awal jika mau mendapatkan paket proyek,”tutur Anwar.

“Diminta KPK terlibat dalam pengusutan dugaan tipikor big fish sebagaimana undang-undang No.30 tahun 2002. Karena di proyek BWSS III ini banyak melibatkan pejabat level tinggi baik daerah maupun pusat yang berimplikasi adanya potensi kerugian negara sejak 2015-2017,”tanda Anwar.

Anwar mencontohkan proyek pengaman pantai Rerang dan pantai Buol Masing-masing sekitar Rp, 20 M tahun 2015. Dimana speknya mestinya menggunakan Batu Gajah yang berat 200 sampai 500 kg. Tapi di lapangan diduga hanya menggunakan batu gunung dan batu karang, sehingga beratnya tidak masuk spek.

“Proyek pengaman Pantai Rerang dan Buol ini, sempat diperiksa Kejati Sulteng jamannya Pak Isran Yogie Hasibuan, SH, namun tidak tuntas,”ujar Anwar.

Kepala BWSS III Sultengbar Yusuf Tambing yang dikonfirmasi via whatsappnya tidak memberikan jawaban ataupun tanggapan.
Berikut ini bukti konfirmasinya :

1.Mat sore, tabe ini ada pernyataan dr salah seorang pengiat LSM asal Sulbar Anwar Hakim menduga praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di BWSS III terkait paket2 peoyek. Sehingga hampir tiap tender tahun proyek rekanannya itu2 saja yg selalu menang dn mendapatkan proyek. Hormatku Andi Attas Abdullah pempred deadline-news.com.

2.Tabe apakah Ka BWSS III merangkap ULP dan apakah SK Pokjax dari Menteri atau Dirjen ataukah Ka BWSS III pada item paket proyek yang akan ditenderkan? Hormatku Andi Attas Abdullah Pempred deadline-news.com.

Surachmin, SH, MH dan Dr.Suhandi Cahaya, SH, MH, MBA dalam bukunya dibawah judul “Strategi dan Teknik Korupsi”, mengetahui untuk mencegah menegaskan apabila korupsi tersebut dilakukan secara berjamaah dan terencana oleh suatu institusi dan melibatkan pihak legislatif atau aparat penegak hokum, termasuk auditor maka yang berkeawajiban mencegahnya adalah masyarakat yang dimotori oleh LSM. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *