Pasangkayu, (Deadline News/koranpedoman.com)- Salah satu Lembaga Pemantau menemukan dugaan ketidak beresan pengelolaan asset di Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga yang nilainya mencapai i Rp4 Milyar lebih. Adalah asset Daerah berupa gedung Sekolah SD Salumuni dan SD Biai’ yang diduga tidak terdata dengan baik itu, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya dugaan praktek korupsi disitu. “Saya meminta kepada Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan agar segera melaporkan dan memperbaiki data administrasi asset daerah. Begitupun untuk semua Kepala SKPD lainnya akan kami panggil untuk mendengarkan apa kendalanya, sehingga belum melunasi temuan Asset Daerah tersebut”, tegas ketua DPRD Matra H Lukman Said, S.Pd, M.Si.
Menyikapi temuan BPK setelah mendapatkan laporan dari tim pemantauy Independen itu, DPRD Matra langsung melakukan rapat. Hanya saja, disayangkan karena rapat itu tertutup. “Rapat ini dilakukan sebagai keseriusan lembaga DPRD Matra untuk menindaklanjuti temuan tim pemantau Independen yang dilaporkan ke BPK terkait temuan Asset Daerah sebagaimana laporan Lembaga Pemantau Independen yang difasilitasi Pemda mencapai angka 25 Milyar lebih dari Tahun 2010-2014,” kata Ketua DPRD Matra H Lukman Said usai melakukan pertemuan di Pasangkayu, Senin (3/8-2015).
Lukman Said mengatakan, sesuai pernyataan dari Dinas terkait bahwa data dari lembaga Pemantau Independen yang diberikan ke BPK dianggap tidak sinkron, karena apa yang dianggap menjadi temuan oleh Tim independen, bila dilihat dari fisik bangunan aset maka hal itu tidak sesuai.
Ketika ditanya mengenai tertutupnya rapat tersebut serta diusirnya pekerja media dari ruangan rapat, H Lukman Said menegaskan bahwa hal tersebut tak bisa ditutupi karena hal ini merupakan hak publik untuk diketahui, seharusnya insan Pers menghadiri rapat tersebut. “Ini adalah Konsumsi Publik, dan saya harap rekan pers dapat hadir dalam ruangan rapat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, H M Yunus Alsam saat dikonfirmasi membenarkan bahwa dinasnya memiliki temuan, namun tidak sebesar dengan apa yang dilaporkan Lembaga Pemantau Independen yang dilaporkan ke BPK.
“Memang benar, dinas kami memiliki temuan terkait Aset Daerah, namun tidak sebesar seperti apa yang dilaporkan Lembaga Pemantau Independen bahwa SD Salumuni sebesar 4 Milyar lebih dan SD Biai’ 1 Milyar lebih. Yang ada bila saya lihat dari keberadaan serta fisik bangunan aset, nilainya hanya mencapai kurang lebih 2 Milyar,” terang Yunus Alsam.(ant).***