Sekda Hadiri Pencanangan Zona Integritas WBK dan WBBM

0

 

Syamsul Bahri M Kasim (deadline-news.com)-Tounasulteng – Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tojo Una-Una (Touna), Taslim DM. Lasupu mewakili Bupati menghadiri kegiatan pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Kegiatan itu berlangsung di Kementerian Agraria dan Tata Bangun Salat Subuh nakRuang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Touna Selasa (16/2-2021).

Kegiatan itu dibuka oleh Kepala Kantor Pertanahan Touna Rusli M Mau.

Pada kegiatan itu turut dihadiri Ketua DPRD Touna, Mahmud Lahay, Kejari, yang mewakili Kapolres, Danramil, Kepala Kantor Notaris, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan, dan para Kepala seksi jajaran Kantor Pertanahan Touna.

Sekda Taslim dalam sambutannya menyampaikan, keberhasilan pembangunan zona integritas sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu.

“Individu yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi, dimana individu tersebut berada serta melakukan kegiatannya,”tegas Taslim.

Untuk kita ketahui bersama kata Sekda Taslim, integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK.

“Dan WBBM melalui reformasi birokrasi khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” katanya.

Selain itu Sekda Taslim juga mengatakan, yang harus menjadi perhatian kita bersama bahwa pencanangan pembangunan zona integritas.

“Adalah langkah awal dan bagian dari mensukseskan reformasi birokrasi dengan melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik efektif, efisien pelayanan prima dan memuaskan.

Taslim juga menambahkan, Pencanangan ini merupakan salah satu syarat dari penilaian mandiri, reformasi birokrasi yang diamanatkan oleh Kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi ujarnya.

Reformasi birokrasi yang menjadi komitmen seluruh instansi besertaa aparatur pemerintah, sehingga pelayanan publik dapat dinilai dari seberapa besar perubahan mendasar dilakukan secara bertahap,

“Yang diharapkan mampu membentuk karakter aparatur birokrasi secara pribadi, maupun kelembagaan yang pada akhirnya dampak positif dari perubahan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat,”tuturnya.

Dikatakannya, hal ini dapat dimulai dengan upaya strategis membangun karakter aparatur dan organisasi yang beretika dan profesional.

“Dengan demikian melalui hal tersebut diharapkan setiap institusi dan aparaturnya memiliki akuntabilitas dan kualitas kinerja yang semakin berkualitas hasilnya, tuntas dan terukur serta mudah diakses dengan sendirinya akan terwujud,”ucapnya. ***

Tinggalkan Komentar Anda! :

%d blogger menyukai ini: