Prostitusi Berkedok THM Di Jl Nusantara

Suasana Jl Nusantara saat diabadikan Rabu, (3/12). Pemkot Makassar akan melakukan penertiban dan penutupan prostitusi berkedok Tempat Hiburan Malam (THM) yang beroperasi di Jl Nusantara.(Foto : OPHIK/RAKYATSULSEL)
0

Suasana Jl Nusantara saat diabadikan Rabu, (3/12). Pemkot Makassar akan melakukan penertiban dan penutupan prostitusi berkedok Tempat Hiburan Malam (THM) yang beroperasi di Jl Nusantara.(Foto : OPHIK/RAKYATSULSEL)
Suasana Jl Nusantara saat diabadikan Rabu, (3/12). Pemkot Makassar akan melakukan penertiban dan penutupan prostitusi berkedok Tempat Hiburan Malam (THM) yang beroperasi di Jl Nusantara.(Foto : OPHIK/RAKYATSULSEL)

KORAN PEDOMAN, MAKASSAR – JULUKAN Nusantara sebagai kawasan esek-esek tak lama lagi tinggal kenangan. Kawasan ini nantinya hanya menjajakan kuliner dan karaoke keluarga. Tak ada lagi jajanan seks.

Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan “Danny” Pomanto dalam waktu dekat ini mengagendakan pertemuan dengan semua pengusaha THM yang beroperasi di sepanjang Jl Nusantara. Pendekatan persuasif ini sebagai ajang menyerap aspirasi, sekaligus menyatukan persepsi.

Saat ini, Pemkot Makassar sedang menginventarisir jumlah THM yang menjajakan seks untuk selanjutnya ditindak tegas. Jalan Nusantara sedang dirancang hanya menjadi kawasan restoran dan karaoke keluarga yang tertata dengan baik dan indah dipandang mata tanpa mengesampingkan tingkat pertumbuhan bisnis agar tetap meningkat.

“Langkah pertama yang kami lakukan adalah bagaimana menyusun konsep agar bisnis mereka justru tambah baik. Kedua, mengajak mereka diskusi dan ketiga mengajak mereka untuk membuat vertikal garden dengan menanam tanaman Anggrek disetiap bangunan agar tambah cantik,” urai Danny, Rabu (3/12).

Kepada pengusaha THM yang berbau prostitusi, Danny menyarankan agar menghentikan praktik tersebut lalu dialihkan menjadi usaha restoran dan karaoke keluarga. Khusus kepada bisnis pijat, pria belatar belakang arsitektur ini mengimbau agar dibuat lebih terbuka demi menghindari kesan lokalisasi.

“Kalau bisa, nanti mereka bikin restoran atau karaoke keluarga saja supaya karyawannya bisa tetap kerja. Kalau memang panti pijat yang mau dibuat, bagusnya lebih terbuka agar tidak ada kesan prostitusinya, ya pijat sehatlah,” lanjutnya.

Hingga kemarin, dukungan penutupan prostitusi berkedok THM terus mengalir. Ketua MUI Sulsel, KH Sanusi Baco sangat mendukung upaya tersebut karena prostitusi bisa merusak tatanan moral bangsa.

Sanusi Baco mengatakan, untuk menuju kota yang nyaman dan lebih baik tidak hanya pembangunan fisik (infrastruktur) saja, tetapi juga pembangunan moral sangat penting untuk dilakukan. “Rencana penutupan prostitusi di nusantara itu sangat baik untuk pembangunan moral kita,” ujar Sanusi.

Sanusi menyebut bahwa sumber utama penyebaran penyakit HIV AIDS diakibatkan oleh pergaulan bebas dan maraknya praktik prostitusi. “Kita dukung langkah pemkot,” tandasnya. (Rio)

Setali tiga uang, Ketua Muhammadiyah Sulsel, Alwi Uddin sangat setuju keinginan Pemkot Makassar menutup prostitusi di Jl Nusantara. Menurut dia, penutupan tempat maksiat merupakan kewajiban dalam agama dan harus mencarikan solusi para PSK.

“Secara agama kewajiban jika protitusi ditutup, namun secara agama pula kita harus mencarikan solusi buat para PSK,” kata Alwi.

“Kita wajib menyelamatkan mereka (PSK). Karena mereka berbuat begitu karena kondisi dan situasi. Kalau dialihkan dengan kondisi yang baik pasti hasilnya baik juga. Seperti pelatihan keterampilan menjahit dan memasak sesuai dengan keahlian perempuan,” pungkasnya.

 

Koalisi Anti Maksiat

 

Legislator Demokrat, Basdir bersama legislator yang tergabung dalam Koalisi Anti Maksiat berjanji akan segera melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pasca pembentukan alat kelengkapan dewan. RDP tersebut dengan pihak-pihak yang terlibat yakni Dinas Pariwisata, pengusaha THM, Dinas Sosial, Dinas Perizinan, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

“Kita menegaskan dukungan politik terkait langkah pemkot untuk melakukan penertiban dan penutupan prostitusi. Bukan cuma nusantara, tapi seluruh tempat prostitusi yanga ada di Makassar harus ditutup,” tegas Basdir.

Pernyataan Basdir ini juga diamini oleh Fasruddin Rusli (PPP). “Kami persiapkan pertemuan dengan wali kota untuk serius melakukan persiapan menutup nusantara,” jelasnya

Fasruddin menjelaskan, asosiasi THM juga harus punya tanggung-jawab dalam memfasilitasi para PSK dengan Pemerintah Kota. Dia menuturkan, asosiasi THM seharusnya jangan bersikap pasif dan hanya tahunya bersikap saat dikritik, sebab mereka juga punya tanggung-jawab dalam melakukan pembinaan tanpa memikirkan tentang profit melulu.

“Harusnya asosiasi THM yang berperan aktif, karena mereka yang lebih paham. Harusnya mereka turun langsung dan ikut terlibat membina dan memberikan masukan kepada pemkot. Karena jelas sekali tempat karaoke, plus-plus dan panti pijat itu erat hubungannya dan saling kait-mengait,” jelasnya.

Dua dari empat unsur pimpinan di DPRD Makassar satu persatu juga mulai angkat bicara terkait rencana Pemkot Makassar untuk menutup pusat prostitusi terbesar di Jalan Nusantara.

Wakil Ketua II DPRD Makassar asal partai Gerindra, Eric Horas ikut mendukung penutupan lokalisasi tersebut. Hanya saja, Eric menghimbau kepada pemkot agar lebih dulumempertimbangkan nasib ribuan PSK yang bekerja di Nusantara sebelum melakukan penutupan.

“Sikap saya pasti mendukung, cuma pemkot terlebih dahulu harus memikirkan dampak penutupan terhadap nasib para pekerja disana. Karena pasti akan ada ribuan PSK disana yang akan kehilangan pekerjaan,” ujarnya.

Eric menjelaskan, pernyataannya tersebut sekaligus mematikan anggapan beberapa pihak yang menyebut jika dirinya tidak setuju jika prostitusi di Nusantara dihilangkan.

“Kan alangkah lebih bijak jika pemerintah terlebih dahulu memikirkan faktor kemanusiaan sebelum mengedepankan desakan untuk penutupan,” jelas legislator petahana ini

 

PAD Melayang

Jika pusat prostitusi di sepanjang Jalan Nusantara yang sebagian besar berkedok THM jadi ditutup, maka secara otomatis Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Makassar dari pajak THM di Nusantara akan kehilangan Rp325 juta.

Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Hotel, Hiburan dan Air Bawah Tanah Dispenda Makassar, Syarifuddin Saleh. Dia  menuturkan pajak yang terkumpul tempat hiburan malam di daerah nusantara dari Januari hingga Oktober sebesar Rp325 juta.

Jumlah tersebut kata dia, ditarik dari 3R wajib pajak atau tempat hiburan malam yang ada di Jl Nusantara. Menurutnya, jika memang lokasi tersebut akan diubah menjadi kawasan kuliner, maka secara otomatis pendapatan pajak hiburan malam akan terhenti.

“Jadi itu langsung berganti dengan pajak rumah makan atau restoran. Sementara untuk rekapan bulan November itu belum dimasukkan,” ujar Syarifuddin, kemarin.

– See more at: http://rakyatsulsel.com/prostitusi-berkedok-thm-di-jl-nusantara.html#sthash.3u0bfY49.dpuf

Tinggalkan Komentar Anda! :

%d blogger menyukai ini: