Pasigala centre: Rehabilitasi-Rekonstruksi Itu Ranah Sipil, Bukan Urusan Militer

foto lokasi terdampak gempa dan likuifaksi di Palu. foto Bang Doel/deadline-news.com
0

Bang Doel (deadline-news.com)-Palusulteng-Pelibatan TNI menjadi bagian dalam kegiatan rhabilitasi dan rekonstruksi (RR) adalah langkah mundur yang dilakukan oleh pemerintah.

“Dalam dokumen yang kami temukan, setidaknya ada 1.000 personil TNI yang diturunkan ke 3 wilayah kabupaten/kota terdampak di Sulteng. Untuk kota Palu 430 personil, Sigi 300 personil dan Donggala 270 personil. Mereka berada di Sulteng selama 180 hari. Kami khawatir, kebijakan ini akan Mengesampingkan aspek kepimpinan sipil dalam proses RR, percepatan pemulihan dan pembangunan kembali pasca bencana yang harusnya lebih partispatif korban,”demikia ditegaskan Sekretaris Jendral Pasigala centre M. Khadafi Badjerey dalam siaran persnya yang dikirim ke redaksi deadline-news.com Kamis (7/11-2019).
.
Menurutnya upaya pelibatan personil TNi ini, langkah mundur oleh pemerintah.

Seharusnya, proses RR ini urusan sipil bukan ranah militer seperti semangat reformasi yang telah jelas memposisikan TNI sebagai benteng kemananan nasional.

Kata Khadafi yang harus dipahami, proses RR itu terkait aspek pemulihan yang sudah pasti ada partisipasi aktif warga korban dalam rangka pemenuhan hak-haknya. Mengingat, mayoritas korban penerima dana stimulan hunian tetap (huntap) melalui forum-forum korban, masih perlu ada ruang dialog yang lebih intensif antara korban dan pemerintah.

Baik terkait pilihan mekanisme pembangunan yang tidak bertele-tele maupun aspek teknisnya, misal jenis hunian yang diharapkan oleh warga korban.

“Kami khawatir ada upaya pendisiplinan yang berakibat hilangnya makna partisipasi warga korban,”terang Khadafi.

Ia menjelaskan bahwa selain itu, pelibatan 1.000 personil (TNI aktif) juga akan menggunakan dana sebesar Rp, 26 milyar.

Padahal jika dana tersebut dikonversi menjadi hunian, maka pemerintah dapat membangun 522 unit hunian bagi korban, yang dapat dimaknai sebagai upaya efesiesi dana bencana demi memprioritaskan pemenuhan hak-hak korban bencana.

“Kami Menyayangkan kebijakan ini, maka perlu pertimbangan aspek teknis dan substansi atas keputusan pemerintah ini,”ujar Khadafi.

Ia menambahkan jika pelibatan TNI itu saat masa emergency/tanggap darurat dapat diterima. Sebab perlu ada tindakan cepat yang terkait dengan evakuasi korban,distribusi bantuan, kordinasi dan lain-lainnya.

“Oleh karena itu, kami meminta kepada presiden Ir.Joko Widodo untuk mengkaji ulang keputusan Pelibatan TNI ini dalam proses RR sulteng. Sebab ini menjadi presedent buruk dalam penanganan bencana kita yang semestinya memberikan ruang dan kewenangan lebih pada kelompok masyarakat sipil dan pemerintah daerah, dan akan menjadi fakta sumir di mata dunia international terkait proses penanganan bencana yang telah masuk masa rehabilitasi dan rekonstruksi,”tandas Khdafi. ***

Tinggalkan Komentar Anda! :

%d blogger menyukai ini: