Menonjobkan Pejabat Bagian Dari Pembinaan

0

Usia pemerintahan Prof HM Nurdin Abdullah – Andi Sudirman Sulain, ST (Prof Andalan) memimpin Sulawesi Selatan baru 9 bulan, sejak dilanti 5 September 2018 lalu. Namun kritikan tajam dari berbagai penjuru begitu kencang.

Terkhusus dari pendukung rival-rival politiknya di Pelgub Sulsel 2018 kemarin. Bangaimana tidak orang-orang atau pejabat yang sebelumnya di zona nyaman mulai terusik dengan ketegasan Gubernur Nurdin Abdullah.

Sebut saja mantan PLT Kadis Bina Marga Sulsel yang juga Kepala Biro Perlengkapan Umum Dr.Jumras dicopot dari jabatannya. Karena dianggap abai melaksanakan tupoksinya. Sehingga pekerjaan pembangunan infrastruktur lamban dilelang, bahkan ada beberapa yang gagal tender.

Kemudian beberapa hari lalu Kepala Inspektorat Sulsel Lutfi Nasir juga mengikuti jejak Jumras di non jobkan. Tentu saja penon joban kedua pejabat tersebut, Gubernur Nurdin Abdullah punya alasan tersendiri.

Karena sebagai pimpinan tertinggi dilingkup pemerintahan Sulsel, tentunya butuh staf atau bahawan yang mampu menterjemahkan visi dan missi sang Gubernur untuk Sulsel yang lebih maju dan jaya.

Dan sebetulnya penon joban seorang bahwan, bukan berarti dibenci atau tidak disukai. Tapi lebih pada pembinaan, dan penyegaran, agar tahu dan paham keinginan pimpinan.

Nurdin Abdullah dua periode memimpin Bantaeng, dan banyak penghargaan yang disematkan Negara kepadanya. Terkhusus didalam menjalankan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan birokrasi bertele-tele.

Nurdin Abdullah memang bukan politisi, seperti Gubernur pendahulunya, sehingga rada-rada sulit untuk mengikuti pola permainan politisi di Parlemen (DPR).

Bukti bahwa Nurdin Abdullah ingin melihat Sulsel maju, jaya dan bersih dari korupsi, dimulai dengan meminta Pendampingan dari KPK didalam menjalankan pemerintahannya di Sulsel. Pasti tidak serta merta mencopot kepala Inspektorat. Tapi ada alasan-alasan yang tentu saja dapat mempengaruhi kinerja pemerintah Sulsel didalam pemberantasan korupsi.

Mungkin saja Inspektorat bagian dari malasalah. Sehingga Gubernur mengambil langkah. Kita harus yakin dan memastikan bahwa Gubernur Nurdin Abdullah bersama wakilnya Andi Sudirman Sulaiman tidak akan melindungi orang – orang yang terindikasi melakukan kesalahan.

Coba kita melihat ke belakang, Bantaeng bisa berubah, karena ketegasan Nurdin Abdullah. Kalau masyarakat sulsel juga ingin merasakan hal yang sama di Bantaeng, maka jangan terpengaruh dengan berita – berita yang berbau hoax yang sedang bergulir di beberapa media saat ini.

Karena Nurdin Abdullah akan membersihkan oknum – oknum pejabat dengan menggunakan sapu bersih. Bukan dengan sapu kotor.

Sudah sepatutnya kita mencari informasi dan menyimaknya dari Internal Inpektorat. Apakah kepala Inpektorat Lutfi Nasir ini sosok yang pro pada pemberantasan korupsi. Atau bahkan sebaliknya?

Saya melihat dan menganalisa bahwa sekarang ada konsfirasi untuk terus membunuh carakter Nurdin Abdullah, yang seolah-olah pemerintahannya lemah. Bahkan patut diduga ada yang lebih berambisi untuk menggantikan Nurdin Abdullah yang sudah teruji di Bantaeang. Padahal Nurdin Abdullah adalah sosok pemimpin yang lurus,bersih dan tidak neko-neko.

Mantan ketua badan wilayah kerukunan keluarga Sulawesi selatan (BW KKSS) Sulteng Dr.H.Idham Khalik, SH, MH menilai bahwa Sikap dan pendirian Gubernur Sul-Sel Nurdin Abdullah yang dituangkan dalam bentuk kebijakan, dimana menonjobkan pejabat eselon II, di lingkungan Pemprov Sul-Sel yang tidak mampu menerjemahkan policy gubernur dalam kerangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang merupakan “kejahatan luar biasa” (extra ordinary crime), merupakan wujud komitmen kepemimpinan yang mengedepankan prinsip good gouvernance dan clin government dalam tata kelola pemerintahan.

Untuk itu sikap dan pendirian gubernur Nurdin Abdullah tersebut, harus diapresiasi dan diberi dukungan oleh seluruh elemen masyarakat Sulsel.

Mantan Dekan Fakultas Hukum Untad ini menambahkan, hanya memang harus diperhatikan bahwa dalam kerangka pelaksanaan kebijakan tersebut, haruslah tetap berpijak pada prinsip negara hukum.

Sehingga dengan demikian pelaksanaan kebijakan penonjoban dimaksud, harus senantiasa tetap bertumpu pada azas-azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Algemeine van behorlyk bestuur).

Terkait Ipar Gubernur Nurdin Abdullah, Taufik Fachruddin memimpin Perusahaan Daerah (Prusda) yang dinilai salah seorang politisi Golkar di DPRD Sulsel “merugikan”, itu juga terlalu summir menyimpulkannya. Sebab selama beberapa bulan memimpin Prusda, belum ada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Sulsel yang digunakannya.

Bahkan pengelola Prusda sebelumnya banyak asset-assetnya telah dijual, seperti kendaraan roda empat, meninggalkan hutang dan sekitar 36 miliyar dana prusda entah kemana rimbahnya.

Kalau itu dianggap nepotsme, bagaimana dengan Gubernur sebelumnya yang menempatkan saudara kandungnya dibeberapa OPD, termasuk di PDAM Makassar dan Dinas Pendidikan. Jadi sebaiknya kita tidak perlu mempersoalkan nepotisme sepanjang itu professional mengelola tupoksinya. ***

Tinggalkan Komentar Anda! :

%d blogger menyukai ini: