Komnas Ham: Kegagalan Reformasi di Tubuh Polri

0

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Palusulteng-Peristiwa pemukulan mahasiswa, Jurnalis dan pengrusakan alat kerjanya oleh aparat Kepolisian pada saat aksi unjuk rasa (Unras) penolakan undang-undang Omnibuslaw Kamis (12/10-2020), di jalan Samratulangi, mendapat kecaman dari Momisi hak azasi manusia (Komnas Ham) Perwakilan Sulteng.

foto Kepala Perwakilan Komnas Ham RI di palu Sulteng Dedi Askary, SH. foto Antasena/deadline-news.com

Hal ini terungkap dalam press realies Kepala Komnas HAM Sulteng Dedi Askary,SH Senin malam (12/10-2020), sekitar pukul 19.59 wita.

Saat Unras sejumlah mahasiswa mendapat tindakan kekerasan. Bahkan seorang mahasiswa berambut gondrong dengan jaket almamater Untad dikeroyok beberapa anggota Polri, ditendang, didorong dan ditarik rambutnya seperti dalam video yang viral di media sosial.

“Peristiwa tersebut mencerminkan kegagalan Reformasi Birokrasi ditubuh kepolisian Negara Rebuplik Indonesia (Polri),”tegas Dedi.

Menurutnya peristiwa tersebut sungguh merusak Demokrasi di Indonesia, lebih jauh, peristiwa tersebut mencerminkan gagalnya Kebijakan Program Promoteur yang digembar-gemborkan oleh Institusi Kepolisian.

“Bahkan peristiwa tersebut memperlihatkan posisi kelembagaan Institusi Kepolisian berada pada posisi nadir dalam merespon massa aksi yang terjadi kala itu,”tandas Dedi.

Dedi menegaskan tindak kekerasan terhadap Wartawan dan Pengrusakan Perangkat Peliputan dan penganiayan Demonstrasi Mahasiswa se Kota Palu dalam Penolakan Penetapan UU Omnibus-law Tenaga Kerja, Kamis, 8 Oktober 2020 sangat mencederai demokrasi dan melanggar Ham.

“Atas peristiwa kekerasan yang dipertontonkan aparat Kepolisian, Komnas HAM menyampaikan keprihatinan yang mendalam,”ujar Dedi.

Adalah Alsih Marselina, wartawan SultengNews.com mengalami luka dan memar di wajah akibat dianiaya oleh aparat Polri.

Begitupun Aldy Rifaldy, wartawan SultengNews.com dipukul di bagian bahu belakangnya. Sementara Fikri wartawan Nexteen Media dikejar dan kamera liputannya rusak karena dibanting aparat berpakaian preman.

Kata Dedi dalam setiap peristiwa Demonstrasi, termasuk Demonstrasi yang dilakukan oleh elemen Mahasiswa se Kota Palu, Kamis 8 Oktober 2020 lalu, Institusi Kepolisian Wajib menghormati dan melindungi Hak Atas Kebebasan berpendapat dan berekspresi.

“Setiap anggota masyarakat tanpa diskriminasi, baik yang dilakukan langsung melalui unjuk rasa damai maupun melalui media cetak, karya seni, media elektronik maupun Media Sosial (Internet), anggota Polri yang notabene bertidak sebagaia pengamanan wajib menghormati itu dan tidak boleh ada tindakan kekerasa,”tutur Dedi.

Lebih jauh Dedi menegaskan, anggota Polri didalam melakukan pengamanan atas aksi penyampaian pendapat dan ekspresi, agar melakukaannya secara Proporsional, profesional, berimbang dan sesuai dengan keperluan, dengan mendahulukan Negosiasi dan Dialog (Persuasif/bukan aroga).

“Tindakan kekerasan dan intimidasi yang dilakukan aparat kepolisian terhadap wartawan tersebut, secara khusus tegas dan Nyata melanggar Undang-undang No.40/Tahun 1999 tentang Pers, sebagaimana yang diatur dan/atau ditegaskan dalam Pasal 8 UU Pers dinyatakan dalam menjalankan profesinya, jurnalis mendapat perlindungan hukum. Lebih jauh Pasal 18 menyatakan setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berkaitan menghambat atau menghalangi-halangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta,”jelas Dedi.

Menurut Dedi atas rangkaian tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian terhadap anggota massa aksi dari komponen Mahasiswa se Kota Palu serta terhadap Wartawan yg melakukan peliputan, kiranya sangat bijak dan elegan agar kiranya Kapolda Sulteng Irjend (Pol) Abdul Rakman Baso, menyampaikan permohonan maaf kepada komponen massa aksi Mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri dan Swaasta se Kota Palu serta kepada Organisasi Wartawan di Kota Palu.

“Segera memerintahkan Dirpropam Polda Sulteng untuk melakukan penyelidikan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak kekerasan kepada tiga orang Wartawan yang sedang menjalankan tugas peliputan dan terhadap sejumlah anggota massa aksi dari elemen Mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se Kota Palu dalam Demonstrasi Penolakan Penetapan Undang-undang Omnibus law-Cipta Kerja itu,”tandas Dedi.

Dedi minta ada langka Hukum secara tegas dan kongkrit yang sangat penting dilakukan oleh Kapolda Sulteng, baik memproses hukum secara Internal personel polisi yang melakukan kekerasan terhadap tiga wartawan yang sedang meliput aksi demonstrasi dan dari elemen massa aksi Mahasiswa menolak UU Cipta Kerja yang berakhir bentrok pada Kamis (8/10-2020) itu.

“Kapolda juga harus memberikan punishment berupa mutasi bersifat Demosi kepada personil Polri yang telah bertindak berlebihan kepada Wartawan yang lakukan peliputan dan dari anggota massa aksi Mahasiswa dan Jika proses internal personel kepolisian dinyatakan terbukti bersalah, agar kiranya dan/atau sesegera mungkin ditindak lanjuti dalam mekanisme Hukum di Peradilan Umum, mengingat anggota Polri serta Institusi Polri bukanlah anggotan dan/atau Institusi Militer, hal tersebut menjadi penting dan strategis sebagai pembuktian bahwa di Institusi Kepolisian benar-benar melaksanakan Reformasi Birokrasi dan menjalankan kebijakan dan Program Promoteur yang saban waktu digembar-gemborkan oleh Pejabat di Kepolisian,”terang Dedi.

Dedi berharap Kapolda Sulteng segera memerintahkan pejabat yang menduduki jabatan dalam perangkat kelembagaan Polda Sulteng (jajaran Pejabat Utama Polda Sulteng) untuk memerintahkan anak buahnya dilapangan untuk menghentikan teror dan intimidasi yang hingga kini terus terjadi dan dialami oleh sejumlah anggota massa aksi Demonstrasi yang berakhir Chaos, Kamis 8 Oktober 2020 lalu utamanya dari elemen Mahasiswa. ***

Tinggalkan Komentar Anda! :

%d blogger menyukai ini: