Kemana Asset Prusda Berlabuh?

foto kopi pahi Bang Doel/deadline-news.com
0

Pergantian tampuk kepemimpinan di provinsi Sulawesi Selatan (Pemrov Sulsel), tidak saja menimbulkan kebijakan baru, tapi struktur dalam perusahaan daerah (Prusda), juga ikut berubah.

Seiring dengan perubahan Direksi dan komisaris di tubuh prusda itu, tentu saja banyak hal yang perlu diaudit, diantaranya adalah asset-assetnya.

Kemana berlabu asset-asset prusda itu? Karena selama berdiri Prusda tersebut pasti mendapakan suntikan dana segar dari pemprov Sulsel. Dan beberapa bidang usaha yang memiliki asset baik yang bergerak maupun tidak.

Salah satu asset bergeraknya adalah bidang usaha transportasi dari ibu Kota Sulsel Makassar ke daerah-daerah. Kemudian Grand Sayang Park Hotel, yang tentu saja menghasilkan uang setiap bulannya. Sebab hotel tersebut dikomersialkan.

Namun sayangnya Hotel tersebut sempat diputus aliran listriknya, karena menunggak 2 bulan. Lebih ironis lagi, Saldo di rekening prusda tinggal Rp,100,000. Padahal sumber pendapatannya cukup banyak, termasuk bisnis komoditi hasil bumi.

Lalu pertanyaannya siapa yang menikmati asset-asset berikut keuntungannya selama ini? Apakah memang prusda bangkrut atau ada dugaan korupsi didalamnya? Entahlah hanya penegak hukum yang akan menjawabnya.

Karena hasil audit sejumlah asset telah dipindah tangankan dan keuangannyapun sangat minus. Bayangkan dari miliyaran rupiah, tersisa tinggal Rp,100,000.

Manariknya lagi, mantan Dirutnya mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir. Mengapa mundur, adakah sesuatu yang hendak dihindari? Dan apakah management baru (para Direksi) akan mempersoalkannya secara hukum? Lagi-lagi jawabnya publik mentinya.

Karena ditubuh prusda terdapat uang rakyat yang dikelolahnya. Sehingga harus dipertanggungjawabkan ke rakyat. Apalagi katanya gaji Dirutnya ketika itu berkisar Rp,20 juta perbulan. Bahkan hampir setiap tahun gaji Dirutnya dinaikkan sendiri.

Untuk mengetahui lebih lanjut persoalan asset-asset prusda Sulsel itu, sebaiknya ada audit inpenden dan diserahkan ke penegakkan hukum, apakah ada kerugian daerah dibalik “bangkrutnya” perusahaan daerah itu? ***

Tinggalkan Komentar Anda! :

%d blogger menyukai ini: