JAKARTA – Pihak Istana hari ini menggelar rapat dengan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) untuk membahas jumlah utang PT Lapindo dan pemerintah kepada warga yang terkena dampak lumpur.

Selain itu, rapat tersebut membahas tanggul penahan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, yang jebol sehingga menyebabkan lumpur di kolam penampungan meluber serta mengancam rumah warga.

“Kami sudah rapat untuk penanggulangan lumpur. Karena ada tanggul yang kondisinya sudah kronis kalau tidak ditangani lumpurnya akan meluap dan akan meluas,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto, di Komplek Istana Presiden, Jakarta, Kamis (4/12/2014).

Sejak sepekan lalu, BPLS kata Andi, sudah mulai bekerja untuk memperbaiki tanggul-tanggul yang jebol akibat luapan lumpur.

“Saat ini kendalanya adalah masyarakat sekitar yang ganti ruginya belum dibayarkan. Mereka meminta agar segera diganti dulu sebelum BPLS bekerja. Masyarakat mengizinkan BPLS bekerja,” terangnya.

Andi juga masih menunggu Lapindo untuk segera melunasi utangnya. “Ganti ruginya sendiri masih ada kewajiban pemerintah Rp300 miliar, kewajiban Lapindo Rp781 miliar. Berdasarkan keputusan MK pemerintah bayar Rp300 juta dan Lapindo juga bayar,” paparnya.

Selain itu, Lapindo juga mamiliki utang Rp500 miliar untuk dibayar ke pengusaha yang terkena dampak bencana lumpur Lapindo.

“Jadi masih ada utangnya sekitar Rp1,4 triliun. Itu belum dibayar itu masih ditunggu‎,” tegasnya.

Namun Andi optimistis, Lapindo akan memenuhi semua kewajibannya untuk membayar semua utangnya.

“Itu prioritas kami, mereka sudah menunggu terlalu lama, yaitu delapan tahun. Secara finansial tidak ada alasan. Nanti akan ada pengawalan dari BPKP. Ini. Kami akan lakukan apa saja agar 2015 masalah ini segera diselesaikan,” tutupnya.(Okezone)