Pasangan Danny Pomanto – Fatmawati Rusdi (Adama) adalah pemenang pada Pilwali Makassar 2020 dengan perolehan suara 43 persen dari 4 Pasangan calon (Paslon).
Artinya ada 57 persen masyarakat Makassar yang tidak memilih pasangan Danny-Fatma.
Celakanya Muhammad Idris, Ketua Komunitas Pemenangan Danny Pomanto – Fatmawati Rusdi (ADAMA) mengancam akan melakukan unjuk rasa, jika proses pelantikan pasangan nomor urut 1 tersebut tidak dilantik 17 Februari 2021, seperti dilansir di suara.com
Ada apa sebenarnya sehingga pendukung Danny – Fatmawati memaksakan untuk dilantik pasangan Adama ini.
Sampai-sampai “menebar” ancaman akan mengepung kantor Gubernur Sulsel jika jagoannya itu tidak segera dilantik?
Memangnya Gubernur Sulsel yang berwewenang mengeluarkan SK pelantikan?
Bukannya soal SK pelantikan Kepala Daerah baik Walikota, wakil walikota, maupun Bupati dan wakil Bupati adalah domain Mentri Dalam Negeri (Mendagri), setelah diusulkan oleh Gubernur dan Gubernur hanya melaksanakan tugas pelantikan atas nama Mendagri.
Adalah salah alamat jika ketua relawan Adama Muhammad Idris mau berunjuk rasa mengepung kantor Gubernur untuk memaksakan kehendaknya agar paslon dukungannya segera dilantik.
Kalau mau berunjuk rasa sebaiknya ke kantor Mendagri atau Istana Negara. Karena yang mengeluarkan SK adalah Mendagri.
Lagian dari beberapa daerah yang menggelar Pilkda di Sulsel tidak ada satupun massa pendukungnya paslon pemenang yang sampai mengancam berunjuk rasa dan mengepung kantor Gubernur, kecuali ketua komunitas Adama.
Apalagi dimasa pandemi covid19 ini, ada protokol kesehatan (Protkes) yang harus dipatuhi. Jangan karena ambisi politik, ingin berkuasa lalu masyarakat dikorbankan.
Sebaiknya tunggula mekanismenya, toh sudah ditetapkan sebagai pemenang, ya bersabarlah sampai ada SK Mendagri untuk dilantik jadi walikota dan wakil walikota.
Jangan bebani Danny persoalan baru, toh kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan Danny terhadap Moh.Jusuf Kalla (JK) masih bergulir di Kepolisian dan belum tuntas.
Pengakuan Idris bahwa warga Makassar sudah jenuh dengan pemerintahan Kota Makassar yang tidak kunjung memberikan solusi bagi masyarakat, itu hanya pernyataan selaku pendukung.
Kalaupun semua pemilih Danny-Fatma yang 43 persen itu mengaku jenuh, itu wajar-wajar saja, karena merasa diatas angin dengan kemenangannya.
“Masyarakat sudah merindukan pemimpin pilihan mereka. Terutama dengan kondisi Covid-19 yang juga berdampak pada persoalan ekonomi. Kami ingin segera bangkit. Karena kami percaya dengan program dan visi misi Danny – Fatma bisa segera memulihkan semua itu,” kata Idris, Senin 8 Februari 2021, dikutip di suara.com.
Dimasa pandemi covid19 yang masih sangat mengkhawatirkan ini, sebaiknya ancaman unjuk rasa untuk mengepung kantor Gubernur diurungkan, toh walaupun massa melakukan tekanan jika SK mendagri belum turun, maka Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah tidak akan gegabah melakukan pelantikan.
Sebab semuanya punya aturan main dan mekanisme yang harus diikuti, bukan kehendak dan ego kita masing-masing.
Ini bukan perebutan kekuasaan seperti di Myanmar dimana Militer mengambil paksa kepemimpinan Nasional disana, kata kasarnya Kudeta pemimpin yang sah.
Karena dipilih secara konstitusional, maka harus dilantik secara konstitusional pula, bukan karena pressure massa. ***