DPC FIKEP SBSI MOROWALI SEPAKAT DENGAN SIKAP PARTAI DEMOKRAT Tolak RUU CIPTAKER

0

 

Nanang (deadline-news.com)-Palusulteng-Setelah melalui rapat pengurus dan anggota DPC FIKEP SERIKAT BURUH SEJAHTER INDONESIA (SBSI), Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan sepakat dengan sikap DPP Partai Demokrat untuk menolak rancangan undang-undang cipta kerja (Ciptaker).

Hal itu ditegaskan ketua DPC Fikep SBSI Morowali Sahlun Saidi melalui rilisnya menjawab deadline-news.com Minggu malam (4/10-2020) via chat di whatsappnya.

“Klaster ketenagakerjaan seperti Pasal 66 UU 13 tahun 2003 tidak diubah,”tulinya.

Sahlu mengatakan seharusnya isi Pasal 66 tersebut tetap dicantumkan di UU Cipta Kerja, sehingga jelas, bukan diserahkan intepretasinya ke peraturan lain di PP natinya.

“Kalau sampai diserahkan ke PP. agar interpretasi subyektif Pemerintah terhadap pasal itu jelas,”kata Sahlun.

Menurutnta, selain itu PKWT, Upah Minimum, Proses PHK dan Kompensasi PHK dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) juga diserahkan ketentuan detailnya ke PP.

“Kami menilai seharusnya norma-norma yang terkait dengan Hak Konstitusional harus diatur di UU bukan di PP,”ujarnya.

Sahlun menjelsakan hak mendapatkan hidup yang layak, pekerjaan yang layak, dan jaminan sosial yang layak diimplementasikan dalam Norma-norma tersebut, mestinya diatur secara detail di UU 13 Tahun 2003, dan sekarang akan diatur secara detail di  PP yang merupakan ranah Pemerintah.

Demikian juga dengan dipermudahnya proses PHK maka kepastian kerja akan hilang. Hak konstitusional untuk mendapatkan pekerjaan yang layak akan didegradasi oleh UU Cipta Kerja ini.

Dengan PHK yang mudah dan lebih banyak, maka JKP akan membantu para pekerja yang ter PHK tersebut, dan ini akan memberatkan program JKP, sehingga pemerintah harus membantunya.

Ia mengatakan, SBSI melalui Ketum Prof.Dr Muchtar Pakpahan SH.MA juga sudah sejak awal telah menyiapkan naskah sandingan RUU Omnibus Law yaitu: Hubungan Industrial Gotong Royong, yang membuat perusahaan maju, buruh sejahtera dan ekonomi negara stabil dan kuat. Sistem ini belajar dari Jepang, membahagikan tiga pihak yakni buruh, perusahaan dan negara.

Sebelumnya ketua umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan menolak RUU CIPTAKER.

Hal ini dilakukan Partai Demokrat setelah mendengar aspirasi masyarakat dari berbagai daerah lewat DPD/DPC seluruh Indonesia & mengkaji isi RUU Ciptaker.

“Kami mengambil keputusan tegas menolak RUU Ciptaker dalam rapat pembahasan tingkat I di Badan Legislatif DPR RI. Kita harus berkoalisi dengan rakyat, terutama rakyat kecil (termasuk buruh) yang hari ini paling terdampak oleh krisis pandemi dan ekonomi. Harapan rakyat, perjuangan Demokrat. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit,”tulis AHY diakun twitternya.

Menurutnya Partai Demokrat sudah menyampaikan pada Pemerintah dan DPR RI untuk menghentikan membahas RUU Ciptaker ini, agar kita bisa fokus konsentrasi dan mengoptimalkan kekuatan bangsa untuk menanggulangi pandemi dan mengatasi dampak ekonomi.

“Jangan gagal fokus,”tulis AHY

AHY mengatakan, namun karena pembahasan RUU Ciptaker terus berjalan,
masuk kembali dalam pembahasan, maka Partai Demokrta wajib untuk perjuangkan kepentingan rakyat, khususnya kaum buruh & pekerja.

“Dalam proses pembahasan, kami berikan sejumlah masukan mendasar sebagai tanggung jawab konstitusi & politik kami terhadap rakyat,”tegas putra sulung mantan Presiden RI ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono.

Berikut 5 alasan penting penolakan DPP Partai Demokrat terhadap RUU Ciptaker:

1) Menurut survei WEF (2017), ketenagakerjaan ada di posisi ke-13 dr 16 hal yg halangi investasi di Indonesia. Penghalang utama adalah korupsi, in efisiensi birokrasi & akses keuangan; (Jul, 2020) juga soroti potensi negatif RUU ini khususnya untuk ketenagakerjaan & lingkungan.

2) RUU Ciptaker bahas scr luas perubahan pd sejumlah UU sekaligus (omnibus law). Tdk bijak jika kita paksakan proses perumusan aturan perundang-undangan yg kompleks ini dgn terburu-buru. Masyarakat sedang membutuhkan keberpihakan negara & pemerintah dalam hadapi situasi pandemi saat ini.

3) Kita menghendaki hadirnya undang-undang dibidang investasi & ekonomi yang pastikan dunia usaha & kaum pekerja mendapatkan kebaikan & keuntungan yg sama sehingga mencerminkan keadilan. Tapi RUU Ciptaker berpotensi meminggirkan hak-hak dan kepentingan kaum pekerja di negeri kita.

4) RUU Ciptaker mencerminkan bergesernya semangat Pancasila, utamanya sila keadilan sosial ke arah ekonomi yg terlalu kapitalistik & neo-liberalistik. Apakah dgn demikian RUU Ciptaker ini msh mengandung prinsip keadilan sosial sesuai yang diamanahkan para Founding Fathers kita?

5) RUU Ciptaker ini cacat substansi dan prosedural. Proses pembahasan hal2 yg krusial kurang transparan & kurang akuntabel. Tdk byk elemen masyarakat, pekerja & civil society yg dilibatkan untuk menjaga ekosistem ekonomi serta keseimbangan antara pengusaha-pemerintah-pekerja.

AHY menegaskan dengan berbagai catatan di atas, pembahasan RUU Ciptaker haruslah bisa menghasilkan kebijakan tentang pembangunan ekonomi yang holistik dengan semangat pro-lapangan pekerjaan, pro-pertumbuhan, pro-pengurangan kemiskinan, dan pro-lingkungan.***

Tinggalkan Komentar Anda! :

%d blogger menyukai ini: