“Mendagri Larang Halal Bihalal, Malah Bahlil Lahadalia Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), akan hadiri Halal Bihalal Kadin Sulteng”

Bang Doel (deadline-news.com)-Palusulteng-Ditengah pandemi Covid19 Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sulawesi Tengah (Sulteng) akan menggelar Halal Bi Halal di salah satu hotel di Palu Rabu besok (19/5-2021).

Padahal Ketua Satgas Pencegahan dan penularan Covid19 RI Doni Monardo mengingatkan dan melarang kegiatan yang dihadiri banyak orang. Sehingga open hause para pejabat publik dilarang pasca hari raya Idul Fitri 1 syawal 1442 Hijriah.

Bahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M.Tito Karnavian mengeluarkan surat edaran pada tanggal 4 Mei 2021 No.800/2784/SJ yang intinya melarang pejabat buka puasa bersama, open haouse dan Halal Bihalal ditengah pandemi Covid19.

Apalagi mau dihadiri Bahlil Lahadalia Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dan sekaligus memberikan sambutan.

Ketua Komparten ketanaga kerjaan Kadin Sulteng Idrus Hadaddo,SH kepada deadline-news.com Selasa (18/5-2021), via whatsappnya menyayangkan rencana kegiatan Halal Bihalal itu. Pasalnya masih ditengah pandemi Covid19 yang ditegaskan dengan pelarangan pejabat publik oleh Mendagri dan Ketua Satgas Covid19 bagi pejabat untuk melakukan kegiatan yang sifatnya dihadiri banyak orang.

“Saya selaku ketua Kompartemen Kadin Sulteng menyayangkan rencana kegiatan halal bihalal yang diinisiasi ketua Kadin Sulteng M.Nut Dg Rahmatu,SE,M.Si. Apalagi mengundang pejabat publik setingkat Menteri,”ujar Idrus.

Menurut Idrus selaku pejabat publik Bahlil Lahadalia Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mestinya tidak menghadiri acara tersebut.

“Bahlil Lahadalia Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), mestinya memberi contoh etika bernegara dimana rakyat dilarang melakukan kegiatan yang sifatnya dihadiri banyak orang, seperti rencana kegiatan Halal Bihalal,”tegas Idrus.

Hal senada juga ditegaskan wakil ketua Umum Kadin Sulteng Samsurijal Labatjo.

Ijal meminta rencana kegiatan Halal Bi Halal Kadin Sulteng dihentikan. Mengingat ada surat edaran Mendagri yang melarang pejabat publik dan masyarakat untuk menggelar buka puasa bersama, open house dan halal bihalal saat puasa maupun pasca lebaran.

“Saya selaku pengurus Kadin Sulteng meminta agar rencana Halal Bihalal dipending. Karena masih ditengah pandemi covid19. Kasihan masyarakat kita dan pemerintah yang sedang berjuang memutus mata rantai covid19, kok Menteri sendiri melanggarnya bersama Kadin Sulteng,”tegas mantan ketua DPRD Kabupaten Tojo Una-Una itu.

Sementara itu ketua umum Kadin Sulteng Muh.Nur Rahmatu,SE yang dikonfirmasi via chat di whatsappnya belum memberikan tanggapan.

Begitupun dengan ketu panitia Halal Bi Halal Kadin Sulteng Hardy D Yambas,SH.

Kapolda Sulteng Irjen Pol Abdurakman Baso menjawab konfirmasi deadline-news.com via chat di whatsappnya menegaskan pihaknya tidak akan memberikan rekomendasi giat yang masuk pada kategori melanggar aturan PPKM mikro selama Pendemi Covid-19 … demikian Broo salam sehat & hormat

“Maaf sebenarnya itu aturan daerah masing2 yg daerahnya kondisi covidnya tinggi ( zona merah/ orange ) seperti Sulteng kalau tidak salah ada edaran Gub atau Bupati … Sulteng ini kan Sudah masuk wilayah penerapan PPKM Mikro … tapi yg paling penting patuhi saja disiplin prokes sesuai anjuran pemerintah … sementara utk Polda Sulteng tdk akan memberikan rekomendasi giat yg masuk pada kategori melanggar aturan PPKM mikro selama Pendemi Covid-19 … demikian Broo salam sehat & hormat 🙏🙏,”tulis Kapolda Sulteng.

Kemudian Gubernur Sulteng Drs.H.Longki Djanggola,M.Si yang dikonfirmasi via chat di whatsappnya sampai berita ini naik tayang belum memberikan tanggapannya. ***