Risma Masjid Ar-Rahman Sukses Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW

 

 

 

Antasena (deadline-news.com)-Palu-Sebagai wujud memuliakan Nabiullah Muhammad SAW, setiap 12 Rabiul Awal Ummat Islam memperingari Maulid Nabi Muhammad SAW.

 

Maulid Nabi Muhammad tahun ini bertepatan Kamis 28 September 2023 diperingati oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, tak terkecuali di Indonesia dan wabil khusus kota Palu.

Capres Amin 2024

 

Adalah Remaja Masjid Ar – Rahman (Risma Ar-Rahman) btn teluk Palu permai kelurahan Tondo Palu sulawesi tengah yang dikomandoi Moh.Maulana Patta dibantu Syahdan Ali Imbran (sekretaris), Marlina Oktaviasari (bendahara) dan semua pengurus Risma lainnya, sukses memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW Minggu malam (1/10-2023).

Sebelumnya Risma Masjid Ar-Rahman ini menggelar berbagai lomba yakni lomba Azan, Lomba Mewarnai dan lomba menghafal surat-surat pendek bagi anak-anak dengan hadia menarik dari panitia.

 

Kata Maulana peringatan Maulid Nabi Muhammad tahun ini didukung oleh warga kompleks perumahan teluk Palu permai dan berbagai pihak dari luar kompleks.

 

“Olehnya terima kasih kepada semuah pihak yang telah mendukung dan membantu baik tenaga, materil maupun moril, sehingga acara peringatan Maulid Nabiullah Muhammad SAW sukses dan terselenggara dengan baik,”ucapnya.

Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu selain diisi Barzanji juga ceramah agama oleh Ustadz Afdhal Zainal dari Kemenag kota Palu.

Hadir dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu ibu-ibu majelis Taklim, para pegawai syara dan para warga kompleks kantor deadline-news.com group detaknews.id.

Yang menarik dari Maulid Nabi Muhammad SAW di kompleks teluk Palu permai itu adalah saat acara ditutup, anak-anak berebutan telur yang ditancapkan di pohon pisang dan digantung ditali yang terbentang dari kanan ke kiri didalam Masjid. ***

Sumbang PAD Rp, 90 juta, Terminal Tipo Memprihatinkan

 

Iklan anies – nilam

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Terminal Tipo kota Palu salah satu terminal angkutan antar Provinsi di sulawesi tengah.

Himbauan iuran sampah

 

Terminal type B ini, berada di jalan nasional trans sulawesi Palu – Donggala kecamatan Ulujadi kota Palu.

 

Pengelola Terminal Tipo ini adalah dinas perhubungan kota Palu. Mereka ditarget penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Rp, 90 juta pertahun.

 

Namun sayangnya kondisi terminal Tipo ini sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak, pelatarannya berlubang-lubang dan tanpa aspal.

 

Bukan itu saja tapi fasilitas umumnya seperti toilet kadang-kadang tidak tersedia air bersihnya (macet) saluran airnya.

Padahal setiap hari sekitar 20 unit mobil bus hilir mudik antara provinsi mangkal di terminal tipo itu dengan retribusi Rp, 20 ribu perbus kali 20 unit, sama dengan Rp, 400 ribu perhari kali 30 hari sama dengan Rp, 12.000.000 perbulan kali 12 bulan (1) tahun sama dengan Rp, 144.000.000.

“Karena salah satu penyumbang PAD, mestinya butuh perhatian dari pemerintah kota (Pemkot) Palu. Apalagi setiap hari juga ada pungutan parkir yang nilainya Rp, 4000 permobil pengantar penumpang,” kata salah seorang penumpang di terminal tipo itu.

Kepala Terminal Tipo Ahyar Lahi menjawab deadline-news.com Rabu (20/9-2023), membenarkan pengelola terminal tipo ditargetkan Rp, 90 juta pertahun.

Disinggung soal kondisi terminal yang memprihatinkan, Ahyar mengatakan pemkot Palu sudah memprogramkan perbaikan pagar keliling dulu.

“Sedangkan perbaikan pelataran dan jalan akses keluar masuk terminal mungkin tahun berikutnya,”ujar Ahyar. ***

Ada Pemeriksaan Gula Darah Gratis di Terminal Tipo

 

 

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Kabar gembira bagi penumpang bus terminal tipo dan warga sekitar, besok Rabu (20/9-2023) ada pemeriksakan kesehatan gratis yakni cek gula darah.

“Pemeriksaan kesehatan gratis ini dipusatkan di terminal tipo dan dilaksanakan Dirlantas Polda Sulteng,”demikian dikatakan Ahyar Lahi Kepala terminal Tipo menjawab deadline-news.com Selasa (19/9-2023).

Menurutnya kegiatan pemeriksaan kesehatan cek darah gratis ini hanya berlangsung satu hari, mulai pukul 8:00 wita sampai selesai.

“Selain para penumpang bus jadi sasaran pemeriksaan kesehatan cek darah gratis ini, juga masyarakat sekitar,”jelas Ahyar. ***

Jalan Adam Malik dan Bulili Petobo “Hancur”

 

 

Iklan anies – nilam

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Tabe pak walikota Palu H.Hadianto Rasyid,SE tolong perbaikan ruas jalan adam malik yang panjang sekitar 1,5 kilometer, sudah lama rusak parah.

 

Begitupun ruas jalan Bulili, tergenang air, becek, berlumpur dan berlubang-lubang bagaikan kubangan kerbau.

 

“Tabe pak tolong disampaikan ke pak Walikota Palu H. Hadianto Rasyid,SE ruas jalan Adam Malik dan Bulili Petobo Palu selatan sudah lama mengalami kerusakan, mohon segera diperbaiki, minimal ditimbun material pasir dan krikil, biar tidak berlubang dan digenangi air,”kata salah seorang warga Petobo bernama Ferdy kepada deadline-news.com Selasa (19/9-2023).

 

Ruas jalan adam malik ini memanjang dari pertigaan dewi sartika ke pertigaan jalan telaga raya, pas di tengah-tengah prampatan jalan bulili dengan adam malik ini terdapa lubang memanjang dibadan jalan, sehingga air tergenang.

Kemudian jalan bulili tepatnya di depan pasar, berlubang dan berlumpur, apalagi disaat musim penghujan seperti saat ini.

Ketua DPRD kota Palu Armin Saputra (Gerindra) yang dikonfirmasi mengaku akan mengusulkan ke dinas Pekerjaan Umum (PU) kota Palu untuk diprogramkan penanganannya dengan menggunakan dana alokasi khusus (DAK).

Sebelumnya ketua DPRD kota Palu itu mengira kalau ruas jalan adam malik kewenangan dinas binamarga provinsi. Tapi ternyata kewenangan PU kota Palu.

Kepala bidang jalan dan jembatan Dinas Binamarga Sulteng Asbudianto menjawab konfirmasi deadline-news.com via chat di whatsAppnya mengatakan ruas jalan Adam Malik itu kewenangan PU kota Palu.

“Kewenangan kami ruas jalan Dewi Sartika,”tulis putra Tolitoli itu.

Sementara itu Kadis PU kota Palu Singgih yang dikonfirmasi membenarkan jika ruas jalan adam malaik Petobo adalah kewenangan PU kota Palu.

“Benar itu jalan kota. Dan blm kita perbaiki. Krn masih ada masalah meluapnya saluran gumbasa klo datang hujan. Saluran gumbasa mnjd tgg jwb balai sungai. Jika saluran gumbasa sdh selesai direhab n direkon maka jl adam malik akn kita perbaiki sbagaimana mestinya,”tulis Singgih. ***

Mengapa Dilarang Membangun di Lokasi Zona Merah?

 

Iklan anies – nilam

 

“Mencari Solusi Nasib Penyintas Pasca 5 tahun Bencana Pasigala”

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Memasuki tahun ke 5 pasca bencana gempa bumi, likuifaksi dan tsunami yang meluluhlantakkan Palu, Sigi dan Donggala (Pasigala) 28 September 2018 silam, masih menyisahkan duka mendalam.

 

Dan ternyata masih banyak penyintas yang tinggal di hunian sementara karena tidak tercover hunian tetap (huntap).

 

Alasannya karena lahan tidak mencukupi dan masih menimbulkan masalah. Pasalnya lahan huntap diatas tanah milik warga yang bersertifikat atau SKPT dan hak guna bangunan (HGB) perusahaan pengembang.

 

Selain itu ada juga yang kartu keluarganya gendung (masih mengikut) dengan orang tua atau mertua.

Dan ada juga yang dianggap tidak memiliki alas hak (tidak ada sertifikat atau skpt), sekalipun benar-benar memiliki rumah yang hilang atau rusak parah akibat bencana dahsyat itu.

Celakanya lagi mereka dilarang membangun diatas lahannya sendiri dengan alasan masuk zona merah.

Hal ini dialami 78 penyintas yang tinggal di huntara layana. Merekapun mengadukan nasibnya ke DPRD sulawesi tengah Kamis (14/9-2023).

Mereka diterima oleh komisi IV DPRD Sulteng Dr.Alimudin Pa Ada (gerindra), didampingi Rosmini Batalipu (PKB) dan Muhaimin Yunus Hadi (PAN).

Para penyintas ini bermaksud membeli lahan seluas kurang lebih 1,5 hektar area dengan harga dikisaran Rp, 350 juta. Namun mereka terkendala uang muka atau biaya tanda jadi dikisaran Rp, 50 juta.

Sehingga lokasi tersebut sudah lewat waktu perjanjian pembayaran panjarnya. Namun sebelumnya mereka dijanjikan bantuan sukarela dari Rosmini Batalipu dan Alimudin Pa Ada Rp, 1 juta peranggota DPRD sulteng medio Januari 2023.

Dalam rapat Kamis (14/9-2023), Alimudin Pa Ada menjelaskan bahwa sesungguhnya bukan menjanjikan Rp, 1 juta peranggota DPRD, karena di DPRD kolektif kolegial dan tidak bisa memerintahkan apalagi memaksa anggota DPRD lainnya untuk menyumbang.

Namun demikian Alimudin Pa Ada berniat membantu secara pribadi sebesar Rp, 2,5 juta. Begitupun Muhaimin Rp, 2,5 juta dan Ros Batalipu Rp, 1 juta. Adapun anggota lainnya akan dikomunilasikan agar mau membantu berapapun sesuai keikhlasannya.

“Dan menyangkut pengadaan tanah seluas 1,5 hektar, seandainya dibenarkan maka pokir kami yang nilanya dikisaran Rp, 400 juta dapat kami alihkan untuk pembelian lahan itu. Namun sayangnya rekulasi tidak membenarkannya,”jelas Alimudin yang diamini Muhaimin.

Sebenarnya kata Alimudin tidak ada aturan yang tertulis atau undang-undang yang melarang masyarakat penyintas kembali membangun rumah di lahannya yang sudah dianggap zona merah.

Hanya pemerintah daerah yang mengeluarkan larangan jangan membangun dilahan mereka yang dicap zona merah. Padahal sesungguhnya bisa membangun ditempat itu dengan konstruksi bangunan kayu, bukan permanen.

“Saya sudah tanya-tanya ke pemerintah pusat dan ahli geologi dan mereka katakan tidak mengapa membangun rumah di lokasi yang dicap zona merah. Sedangkan pemerintah jepang yang gempanya lebih dahsyat tapi mereka tidak melarang warganya membangun diatas lahan bekas reruntuhan gempa (zona merah),”tegas politisi Gerindra Sulteng itu.

Koordinator forum penyintas huntara layana Abdul Azis bersama 5 orang anggotanya didampingi adbokat rakyat Agussalim Faisal, SH, hadir dalam rapat pertemuan mencari solusi nasib penyintas yang masih tinggal di huntara, karena tidak tercover huntap dan dilarang membangun diatas lahannya sendiri sepanjang tepi pantai Layana atau Dupa dan Mamboro dengan alasan masuk zona merah.

Belum ada solusi riel dalam rapat pertemuan antara DPRD sulteng dengan forum penyintas Layana itu. Olehnya akan dilanjutkan dengan rapat bersama DPRD, Gubernur sulteng dan walikota Palu minggu depan setelah pertemuan itu dilaporkan ke ketua DPRD sulteng Dr.Hj.Nilam Sari Lawira.

“Kita jadwalkan rapat dengar pendapat minggu depan bersama Gubernur dan walikota Palu untuk mencari solusi nasib penyintas yang masih tinggal di huntara,”tegas Alimudin Pa Ada yang diamini dua anggota DPRD lainnya yakni Muhaimin Yunus dan Rosmini Batalipu. ***

Foto bersama anggota DPRD Sulteng komis IV dengan forum penyintas huntara layana Palu. Foto bang doel/deadline-news.com

 

Ruas Jalan Garuda Rusak Rawan Lakalantas

 

Iklan anies – nilam

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Akibat pemasangan instalasi jaringan pipa Palu, Sigi dan Donggala (Pasiga) sulawesi tengah ruas jalan garuda Palu sebagian mengalami kerusakan. Sehingga rawan menimbulkan kecelakaan lalulintas (Lakalantas).

 

Kerusakan ruas jalan garuda ini selebar kurang lebih 1,5 meter dan panjang kurang lebih 1 kilometer.

 

Padahal jalan ini sebelumnya mulus karena baru dikerjakan preservasinya (tambal sulam). Tapi karena digali dan dibongkar beberapa kali oleh perusahaan yang mengerjakan instalasi jaringan pipa air bersih, sehingga ruas jalan itu rusak total.

 

Celakanya lagi pemerintah kota Palu baik eksekutif maupun legislatif terkesan acuh. Padahal bisa saja penganggarannya dari pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD kota Palu daerah pemilihan Palu selatan dan Tatangah atau Palu Timur Mantikolore.

 

Ketua DPRD kota Palu Armin Saputra yang dikondirmasi, apakah jalan garuda tidak masuk pokir anggota DPRD? Jawabnya belum.

“Blm pak krn yg dimasukkan hasil reses ditiap2 dapil,”tulisnya.

Kepala Dinas Pekarjaan Umum (PU) kota Palu Singgih yang dikonfirmasi via chat di whatsAppnya juga mengaku perbaikan ruas jalan guruda belum diprogramkan tahun 2023 ini. Tapi sedang diusulkan tahun 2024.

“Blm pak. Sdg diusulkn masuk tahun 2024…,”tulis Singgih. ***

Presiden Diharapkan Tinjau Huntara-Huntap Pasca 5 Tahun Bencana

 

 

“Ini 3 Tuntutan Koalisi Perjuangan Korban Bencana Pasigala”

Antasena (deadline-news.com)-Palu- Ditegaskan eksplisit di Pasal 5 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Karakter dasar UU Nomor 24 Tahun 2007 tersebut, mendahulukan recovery aspect of human sacrifice (aspek pemulihan korban manusia) dengan segenap problem pokok yang melingkupinya.

Aspek ini antara lain meliputi tanggungjawab Negara atas hak hunian layak, rehabilitasi fisik dan psikis, termasuk aspek pemulihan ekonomi penyintas yang kehilangan mata pencarian/pekerjaan, berikut aspek pembangunan infrastruktur yang rusak dan atau hancur, yang dalam regulasi turunan UU itu disebut sebagai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana (RR, rehab/rekon).

Sejak hari pertama pasca bencana 28 September 2018, hampir 5 (lima) tahun berlalu, Negara telah kucurkan hampir 18 Triliun Rupiah kocek APBN yang bersumber dari hibah internasional dan LOAN pinjaman asing.

Kucuran awal dimulai dari dana siap pakai BNPB Rp 560 Miliar pada Oktober 2018 untuk tangani fase Tanggap Darurat, dana Jadup via Kemensos lebih Rp 20 Miliar, dana duka bagi ahli waris korban meninggal dalam 2 tahap Rp 52,9 Milliar, dana pembangunan HUNTARA serta berbagai pembangunan jalan, jembatan dan irigasi, hingga hari ini terkait pembangunan HUNTAP, telah menelan *hampir Rp 18 Trilliun rupiah.

II. Penanggulangan Korban di Titik Bencana Likuefaksi, Menjadi Etalase*

Dengan skema Relokasi bagi korban bencana yang rumah nya rusak berat (di zona merah) dan hilang, sejauh ini Pemerintah telah membangun sejumlah HUNTAP diberbagai titik.

Dimulai dari pembangunan HUNTAP Tahap 1A sejumlah 630 unit di Duyu (Kota Palu) dan Pombewe (Kabupaten Sigi) dengan nilai kontrak lebih Rp 45 Milliar.

Untuk dana HUNTAP sendiri, hingga saat ini, Pemerintah terus genjot pembangunan HUNTAP Tahap 2E dan 2D, termasuk HUNTAP Kawasan Petobo, yang sebelumnya tidak masuk dalam SK Penlok (Penetapan Lokasi) Gubernur Sulteng Periode 2016-2021, yang total pembiayaan nya ditaksir tidak kurang dari Rp 1,5 Triliun.

Seperti diketahui, petaka 28 September 2018 silam, adalah fenomena multi-bencana geologi. Daya rusak gempa dengan 7,4 SR akibatkan tsunami dan fenomena likuefaksi di berbagai titik (Sibalaya di Sigi, Kelurahan Petobo & Balaroa di Kota Palu).

Fenomena likuefaksi dengan daya rusak terparah di 184,5 Ha area pemukiman di Kelurahan Petobo dan 46 Ha area pemukiman padat penduduk di Kelurahan Balaroa, Kota Palu, dapat dijadikan parameter bagi publik dalam menilai kinerja tanggungjawab Negara dalam Penanggulangan Bencana di PASIGALA (Palu, Sigi, Parimout & Donggala) Sulawesi Tengah.

Presiden Republik Indonesia terbitkan alas hukum dalam pemenuhan kewajiban Negara tersebut melalui Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Dan Tsunami Di Sulteng Serta Wilayah Terdampak Lainya, yang karena sampai habis keberlakuannya pada Desember 2020, diperpanjang melalui INPRES Nomor 8 Tahun 2022 dengan nomenklatur yang sama.

Inpres sebelumnya, ditindaklanjuti melalui PerGub Sulteng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Rencana Aksi.

Disimpulkan, mengapa proses penanggulangan bencana di Sulteng, “mandeg” pada fase Desember 2020 hingga September 2022, adalah karena tidak adanya INPRES yang jadi alas hukum bagi pelaksanaan kewajiban Negara itu.

Karena INPRES kedua, baru terbit pada 14 September 2022. Ada kekosongan sejak Desember 2020 sd September 2022. Kekosongan hukum sebagai landasan yuridis pelaksanaan kegiatan rehab/rekon ini tentu saja berdampak multi dimensi.

Ketidakpastian hukum kala itu, bergeser menjadi spekulasi di aspek pembiayaan, melahirkan banyaknya proyek² rehab/rekon yang mangkrak di fase itu.

Pembangunan Gedung² Sekolah dan penyediaan air minum terbengkalai, beberapa jembatan dan jalan yg mandeg, termasuk kerugian yg dialami oleh ratusan sub kontraktor lokal di berbagai proyek² fisik rehab/rekon.

III. Kedatangan Presiden Jokowi 30 Agustus 2023 Besok & Tuntutan Pokok Korban Bencana

III.1.

Bak duka yang langsung diobati sigap bagi ratusan ribu korban bencana se Pasigala saat itu, 30 September 2018 atau 2 (dua) hari sejak bencana terjadi, melalui hadirnya/kedatangan Presiden Jokowi di Palu tinjau kondisi terkini saat itu, ditemani Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda Trisno Hendradi, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Suhartono.

Kini, hampir 5 (lima) tahun berlalu, hari ini di Palu, Tim Advance dari Istana tiba sebagai penanda kepastian rencana kedatangan Presiden Jokowi besok, 30/8, dalam rangka membuka resmi “Kongres atau Mahasbha ke-13 KMHDI” (Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia) di Auditorium Universitas Tadulako Palu.

Kedatangan Presiden setelah 5 tahun berlalu ini, tentunya jadi momentum untuk evaluasi menyeluruh atas proses penyelenggaraan penanggulangan bencana Pasigala, Sulawesi Tengah.

III.2

Dalam wujudkan partisipasi publik khsusunya Korban Bencana, sejumlah organ Relawan dan Forum-forum Korban, pernah gelar “Kongres-I Korban Bencana Pasigala” pada 11 Maret 2019, 4 (empat) silam.

Sebelum dan setelah KONGRES I KORBAN BENCANA, bahkan hingga bulan Agustus 2023 ini, sejumlah Forum Anggota KOALISI masih terus aktif gelar protes-protes publik melalui sejumlah aksi turun ke jalan, yang nyaris tanpa digubris Pihak Pemerintah Daerah dan instansi terkait.

Maka terkait dengan pantauan/pengawasan publik atas kinerja penanggulangan bencana, dengan kedatangan Presiden Jokowi besok 30/8, KOALISI ajukan tuntutan pokok sbb :

  1. Agar masyarakat Indonesia tidak menilai Presiden Jokowi hanya respon pada kegiatan-kegiatan seremonial belaka, membuka Kongres ke Kongres berbagai Organisasi, maka “KOALISI mendesak Presiden Republik Indonesia Ir.Joko Widodo untuk luangkan waktu meninjau langsung” derita Korban Bencana masuki 5 tahun di HUNTARA (Hunian Sementara) ribuan Jiwa Korban Likuefaksi Petobo dan progres pembangunan HUNTAP Kawasan Petobo, sebagai titik terdekat dari jarak Bandara Mutiara Sis Aldjufrie Palu tgl 30 Agustus 2023.

Jarak HUNTARA dan HUNTAP Petobo tak lebih dari 2 Kilometer dengan jarak tempuh singkat, kurang dari 7 (tujuh) menit dari Bandara Mutiara Sis Aldjufrie Palu.

2.Mendesak Presiden Jokowi agar segera bentuk Tim Audit Independen penggunaan anggaran Rehab/Rekon Penanggulangan Bencana, sebagaimana yang diperintahkan dalam INPRES Nomor 8 Tahun 2022 tanggal 14 September 2022, agar masyarakat Indonesia tak menilai bahwa Republik ini hanya dipenuhi dengan Regulasi tanpa kesungguhan pelaksanaan empiris di lapangan.

Selain beranggotakan berbagai pihak otoritas & kelompok profesional, Tim Audit Independen ini juga perlu libatkan Korban sebagai pemangku kepentingan paling vital dalam konteks ini, untuk mengurai benang kusut buruknya penggunaan anggaran sejak kucuran perdana di Tanggap Darurat pada Oktober 2018, hingga saat ini Agustus 2023;

  1. KOALISI* bersikap, jika tuntutan pokok pada angka 1 dan 2 di atas tidak diindahkan, maka KOALISI siap turun ke jalan dari Kota Palu hingga ke Istana Presiden kelak pada saatnya, serta menggugat Negara dengan tuduhan patut diduga secara by omission (pembiaran) telah *melanggar HAM ribuan Korban Bencana se Pasigala, Sulteng. ***

Lestarikan Alam, Polresta Palu dan Jajaran Tanam 800 Bibit Kayu

 

 

 

“Kayu Mahoni, Trambesi, Bakao dan Ketapang”

Antasena (deadline-news.com)-Palu-Lestarikan alam, Polresta Palu dan jajaran tanam empat jenis kayu.

Adalah kayu mahoni, trambesi, bakao dan ketapang. Penanaman kayu itu masih rangkain HUT RI ke-78 tahun. Penanaman kayu ini, dalam rangka Polri Lestarikan Negeri.

Penghijauan yang ditandai penanaman kayu pelindung ini berlangsung di beberapa tempat dalam kota Palu, diantaranya di Jalan Jati depan lokasi Pembangunan Polsubsektor Tatanga, huntap balaroa, lingkungan mako Polsek palu timur, jalan veteran, pantai Taipa dan kawasan pelabuhan Pantoloan, Jum’at (18/8-2023).

Hal ini merupakan program Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan tema ‘Polri Lestarikan Negeri Penghijauan Sejak Dini’ yang diteruskan melalui Kapolda, Kapolres dan Polsek Jajaran di seluruh Indonesia.

Kapolresta Palu Kombes Pol. Barliansyah, S.I.K., M.H. Melalui Kabag SDM Polresta Palu Kompol Nana Taryana, S.sos. saat di lokasi mengatakan hal tersebut dilakukan sesuai arahan dari Kapolresta Palu Kombes Pol. barliansyah untuk melakukan penghijauan dengan menanam pohon bersama 3 Pilar.

“Penanaman bibit pohon kayu hari ini masih dalam rangka HUT Indonesia ke-78, Polri bekerja sama dengan Lingkungan Hidup menggelorakan penghijauan sejak dini dengan menanam pohon di masing-masing wilayah sesuai arahan dari Pak Kapolresta,” Ujarnya.

Nana mengemukakan bahwa, dalam mendukung program yang diatensikan oleh Kapolresta Palu tersebut hari ini, pihaknya menanam sebanyak 800 batang pohon yang disebar di berbagai wilayah di kota Palu.

“Polresta Palu bersama Polsek jajarannya kurang lebih menanam 800 bibit Pohon Mahoni , Pohon Trambesi , Pohon Bakao dan Pohon Ketapang kencana Dimana dengan harapan kegiatan penghijauan saat ini dapat memberikan kesadaran semua pihak, sehingga bisa memberikan manfaat dimasa yang akan datang, lingkungan semakin bersih, polusi udara bisa berkurang,” imbuhnya.

Pasalnya, kegiatan didukung dengan hadirnya pihak stakeholder dari TNI kecamatan, Lurah, dan RT RW ikut serta dalam menanami pohon.

Lebih lanjut Nana Taryana berharap bibit yang ditanam hari ini menjadi bagian cerminan dimasa depan.

“Mudah-mudahan kegiatan positif ini bisa menular, dimana bibit ini semoga bisa menjadi bagian cerminan dimasa depan , karena jika kita menanam bibit tidak langsung melainkan kita menanam kebaikan untuk anak cucu kita nanti,” tukasnya. ***

PT.SPM dan PT.SW Ancam Gugat Walikota Palu, Kementerian PUPR dan Bank Dunia

 

 

Dewan masjid

 

“Terkait Lahan 55,3 Hektar Huntap II Tondo Tanpa Ganti Rugi”

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Pemegang hak guna usaha/hak guna bangunan (HGU/HGB) lahan puluhan hektar di wilayah kelurahan Tondo Kecamatan Mantikolore kota Palu yakni PT.Sinar Putra Murni dan PT Sinar Waluyo (PT.SPM- SW) ancam gugat walikota Palu, Kementria pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) dan World bank (bank dunia).

 

Pasalnya sekitar 55,3 hektar lahan PT. SPM dan SW dijadikan pemerintah kota Palu sebagai lokasi pembangunan hunian tetap (huntap) II Tondo.

 

Padahal PT.SPM dan Waluyo telah memberikan sekitar 30 hektar untuk kebutuhan pembangunan huntap II Tondo.

 

Celakanya lagi pemkot Palu bersama kementrian PUPR liding sektor balai prasaran permukiman wilayah sulawesi tengah mengambil secara tidak sah lahan pt.spm dan sw seluas 55,3 hektar untuk lokasi pembangunan huntap II Tondo.

 

“Atas tindakan itu walikota Palu, BPPWS -Kementria PUPR menggunakan lahan PT.SPM dan SW tanpa melalui musyawarah. Bahkan kami tidak diberitahukan tiba-tiba lahan HGU/HGB kami mereka ambil untuk pembangunan buntap II Tondo seluas 55,3 hektar. Padahal kami telah menyumbang ke pemerimtah 30 hektar untuk keperluan pembangunan huntap,”tegas Direktur PT.Sinar Putra Murni dan PT.Sinar Waluyo Abdul Razak yang didampingi kuasa hukumnya Salmin Haidar, SH dalam press releasenya Sabtu (5/8-2023) di caffe Tanaris Palu.

Menurnya penyerahan lahan untuk Huntap II Tondo seluas kurang lebih 66 hektar oleh Dr. Ir. Doni Janarto Widiantono yang saat itu menjabat sebagai Kakanwil ATR/BPN Provinsi Sulawesi Tengah kepada walikota Palu Hadianto Rasyid, SE adalah pelanggaran hukum.

Sebab lahan yang diserahkan Kakanwil ATR/BPN itu adalah tanah hak guna usaha/hak guna bangunan (HGU/HGB) PT. Sinar Putra Murni dan PT. Sinar Wulyo kepada walikota Palu H. Hadianto Rasyid, SE, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyerahan Lahan Hunian Tetap (Huntap) Kota Palu Tanggal 27 Mei 2021.

“Penyerahan lahan huntap II Tondo itu tanpa didasari adanya pelepasan hak dari PT. Sinar Putra Murni dan PT. Sinar Waluyo, yang saat ini telah dibangun Huntap II Tondo. Padahal sebelumnya PT. Sinar Putra Murni dan PT. Sinar Waluyo telah melepaskan / menyumbang lahan seluas kurang lebih 30 hektar, untuk kepentingan Pembangunan Huntap bagi Masyarakat penyintas korban bencana alam tahun 2018,”jelasnya.

Salmin Haidar selaku kuasa hukum perusahaan yang bergerak dibidang Property itu menegaskan sesuai Surat Kesepakatan Pelepasan Hak Atas Tanah Tanggal 10 September 2019 antara Djoko Pustoko Onggo Hartono selaku Direktur Utama PT. Sinar Putra Murni dan PT. Sinar Waluyo dengan Ir. Andry Novijandri selaku Kakanwil ATR/BPN Provinsi Sulawesi Tengan yang dibuat dan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu adalah fakta Otentik.

“Namun faktanya Pemerintah Daerah Kota Palu secara sepihak telah menggunakan tanah PT. SPM dan PT. SW seluas 55,3 hektar area diluar tanah yang disumbangkan oleh perseroan dari total tanah huntap seluas 66,3 Ha, tanpa adanya ganti rugi dan pelepasan hak atas tanah dari perseroan selaku pemilik tanah tersebut,”kata Salmin yang diamini kuasa pelaksana pembangunan perumahan PT.SPM- PT.SW Moh.Syahlan Lamporo, SH, MH.

Kata Salmin Itu artinya tanah yang digunakan untuk Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) II TONDO di Kota Palu seluas 55,3 ha, statusnya sampai saat ini belum clean and clear sesuai arahan dari Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Rusdy Mastura dan Wali Kota Palu Hadianto Rasyid pada saat melakukan kunjungan kerja di Kota Palu pada tanggal 6 Januari 2022.

Wapres dalam suratnya kepada Menteri ATR/Ka.BPN RI Nomor : B-39 KSN/SWP/TUTK/02/2022 tanggal 25 Februari dan No. B-80/KSN/SWP/SB.02.00/03/2022 tanggal 31 Maret 2022, agar lahan huntap clean and clear.

Hal ini dikarenakan PT. SPM dan PT. SW selaku pemegang hak Prioritas belum diberikan ganti kerugian, sesuai Pasal 18 Jo. Pasal 24 PP No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum.

Faktanya di atas tanah perseroan seluar 55,3 Ha yang diserahkan secara sepihak oleh Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sulteng Dr. Ir. Doni Janarto Widianto, M.Eng.Sc kepada Wali Kota Palu H. Hadianto Rasyid, S.E, telah dilaksanakan pembangunan oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI (PUPR RI) dengan biaya pinjaman dari Bank Dunia (The World Bank).

“Kakanwil ATR/ BPN Sulteng dan Wali Kota Palu diduga telah melakukan penyalahgunaan kewenangan/jabatan yang merugikan perseroan kami maupun berpotensi merugikan keuangan Negara, karena pembayaran pinjaman dari Bank Dunia tersebut nantinya akan dibebankan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),”urainya.

Menurutnya diduga Wali Kota Palu dan Kakanwil ATR/BPN Sulteng tidak memberikan informasi kepada Bank Dunia terkait adanya kesepakatan sumbangan lahan seluas 30 Ha dari PT.SPM-SW, untuk Huntap II Tondo Kota Palu melalui Kementrian ATR/BPN RI yang diwakilkan oleh Kakanwil ATR/BPN Sulteng ketika itu.

“Wali Kota Palu Hadianto justru memberikan jaminan kepada Bank Dunia bahwa status tanah Huntap II telah clean and clear, sehingga Bank Dunia tetap mengalirkan biaya pinjaman untuk Pembangunan Huntap itu,”tandas Salmin.

Salmin menegaskan Hal tersebut jelas bertentangan dengan aturan pemberian pinjaman dari Bank Dunia yang mensyaratkan status tanah haruslah clean and clear, sebagaimana diatur dalam Environmental and Social Standards 5 (ESS5).

Salmin yang didampingi Syahlan Lampor itu menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan Huntap II yang didasarkan pada Tindakan keliru dari Wali Kota Palu tersebut, telah berimbas pada terjadinya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kementrian PUPR RI selaku instansi yang bertanggung jawab atas realisasi Pembangunan Huntap dan Para Kontraktor pelaksana Pembangunan.

“Tindakan-tindakan yang tidak didasarkan pada kepatuhan hukum tersebut, jelas akan merugikan para penyintas korban bencana alam selaku penerima Huntap, mengingat tidak adanya kepastian hukum terhadap alas hak/bukti kepemilikan atas tanah Huntap tersebut, sehingga berpotensi adanya gugatan dari PT. Sinar Putra Murni dan PT. Sinar Wulyo sebagaimana Surat Menteri ATR/BPN RI yang ditujukan kepada Menteri PUPR RI tertanggal 31 Maret 2022,”ungkapnya. ***

Hari Ini Pengukuhan BPW KKSS Sulteng

 

 

“Dua Anggota DPR RI Hadir Dalam Pelantikan BPW KKSS Sulteng”

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu-Hari ini Minggu siang (30/7-2023), ketua umum badan pengurus pusat kerukunan keluarga sulawesi selatan (BPP KKSS), Muchlis Patana mengukuhkan badan Pengurus wilayah kerukunan keluarga sulawesi selatan (BPW KKSS) Sulteng.

Adalah H.Tjabani (ketua), Asrul, ST, MT (sekretaris) Hj.Salmah Rahman (bendahara) dan beberapa bidang lainnya akan dilantik atau dikukuhkan.

Ada dua tokoh nasional yang hadir dalam pelantikan itu yakni anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat Dr.Anwar Hafid,M.Si (komisi V) dan Dr.Syarifuddin Sudding, SH, MH fraksi PAN (komisi III).

Selain itu hadir Kajati Sulteng diwakili Aswas Surianto,SH,MH, wakil walikota Palu dr.Renny A Lamadjido, M.Kes dan sejumlah pejabat forkompinda provinsi Sulteng dan kota Palu.

Sampai berita ini naik tayang kegiatan pengukuhan masih berlangsung. ***