kesehatan – DEADLINE NEWS

27 Agustus 2023

Diduga PPK Rental Perusahaan Pengadaan Alkes

Foto salah satu Alkes. Foto tangkapan layar di google.com/deadline-news.com

“Tipu-Tipu Gunakan E-Katalog Pengadaan Alkes”

Baru-baru ini wakil Ketua Komisi Pemberantasan Koruspi (KPK) Alexander Marwata menyatakan pengadaan barang dan jasa di sektor kesehatan rawan terjadinya praktek suap dan gratifikasi.

Dari temuan komisi antirasuah itu, penyelenggara negara dan pihak swasta kerap kali melakukan praktek kongkalikong untuk melakukan penggelembungan harga mulai 500 persen, hingga 5000 persen dari harga asli.

Pernyataan itu, disampaikan Alex dalam audiensi dengan Asosiasi Usaha Sektor Kesehatan, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis lalu (24/8-2023).

“Tolong, karena bapak/ibu dari industri dan gabungan alat kesehatan, jangan hanya jadi pendukung saja, tapi ikut menjadi vendor. Masukan saja ke e-katalog, jadi enggak perlu pakai lelang. Harganya setidaknya sama dengan harga pasar,” kata Alex.

Alex mengingatkan agar pengusaha melapor ke KPK, jika terjadi indikasi tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang yang terjadi.

“Kalau diperas atau dipaksa memberikan sesuatu, tentu ada pasal lain sehingga kita senang sekali jika ada laporan seperti itu, bapak/Ibu juga akan kami lindungi. Jangan sampai kesalahan penerima dilimpahkan pada pengusaha,” kata Alex.

Lebih jauh, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, dari catatan pihaknya sejak 2004–2022, terdapat 373 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pihak swasta, termasuk yang berasal dari sektor kesehatan. Angka itu lebih banyak dibandingkan profesi lain di kasus serupa.

“Sehingga di pertemuan ini, kami mengajak para pengusaha di sektor kesehatan untuk lebih terbuka mengenai masalah di lapangan,” kata Nurul Ghufron.

Ghufron menyebut sudah sepatutnya sektor kesehatan yang di dalamnya terdapat industri farmasi dan alat kesehatan untuk bersinergi membawa Indonesia berdaulat dari sisi kesehatan dengan meningkatkan produksi dalam negeri guna pengadaan barang dan jasa.

“Mari ciptakan dunia kesehatan menjadi dunia yang berkepastian, dunia yang menyenangkan. Kebutuhan pengadaan barang dan jasa tidak perlu sikut menyikut tapi dilakukan secara ‘fair’ (adil),” kata dia.

Menurut Ghufron, pemberantasan korupsi tidak mungkin dilakukan dalam tempo yang singkat sehingga pelaku usaha di sektor kesehatan perlu bersinergi dengan KPK yang dilakukan tahap demi tahap.

Gabungan Pengusaha Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) menyatakan, pengadaan alat-alat kesehatan (alkes) tidak lagi menggunakan lelang.

Sekjen Gakeslab Faroman Avisena mengatakan, seluruh transaksi pengadaan alkes sudah lama menggunakan e-katalog. Dikutip di kompas.com.

Menelisik sektor pengadaan alat kesehatan (alkes) ini, dengan menggunakan e-katalog, perusahaan vendor terkadang hanya disewakan atau dirental oleh oknum pejabat pembuat komitmen (PPK).

Sehingga sangat rawan penggelembungan harga seperti yang dikhawatirkan dua wakil ketua KPK Alex dan Gufran. Patut diduga ada praktek tipu-tipu gunakan e-katalog dalam pengadaan alkes tersebut.

Sebetulnya bukan hanya disektor industri kesehatan dalam pengadaan alkes yang rawan perusahaan vendor dirental oleh PPK bersama Satuan Kerja (Satker), tapi hampir semua pengadaan yang menggunakan E-Katalog.

Lebih parah lagi, spacenya dirubah dengan membeli merek lain dan asal pembuatannya. Misalx alkes asal Jerman yang harganya selangit, diganti dengan merek China atau produksi negera tetangga seperti di Singapor, Fhilipinan atau Thailand.

“Fungsinya sama tapi kwalitas dan mereknya yang berbeda. Dan tentu saja harganya lebih murah”.

Kita patut mengapresiasi aparat penegah hukum (APH) walbilkhusus KPK jika melakukan penyelidikan dugaan penggelembungan harga alkes yang mengarah ke tindak pidana korupsi (TPK).

Apalagi jika perusahaan vendor pengadaan alkes tersebut disewa atau dirental oleh PPK.

Semoga saja KPK mampu mengungkapnya dan memproses secara hukum pihak-pihak yang terlibat didalamnya. ***

19 Agustus 2023

Prof Rosmala Nur Bantah Ada PKS antara Pemda dan LPPM Untad

Bang Doel (deadline-news.com)-Palu- Jangan ada dusta di antara kita, sangat relevan dengan adanya kontrainformasi antara satu dengan lainnya dalam pembiayaan KKN Tematik dengan tema utama penurunan Stunting di sejumlah Kabupaten.

Pelaksanaan KKN Tematik dengan tema utama penurunan Stunting yang selama ini mendapat sorotan tajam dari Presiden Joko Widodo, tidak boleh dibiarkan begitu saja atas adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang bermain di balik penggunaan dana stunting.

Penjelasan Prof Dr Rosmala Nur selaku Ketua Tim Penurunan Stunting di KKN Tematik, memperjelas jika ada hal yang perlu diaudit.

Menutur Prof Rosmala Nur, pihaknya hanya dihonor sebagai pemateri di Sulbar. Sementara mahasiswa KKN diwajibkan lagi membayar Rp600 ribu ke Untad sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari penjelasan Rosmala Nur, terungkap dugaan jika terjadi penggunaan double sumber anggaran, yakni mahasiswa yang membayar sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Pembayaran dari Pemda melalui Surat Perjanjian Kerjasama (PKS).

Apa yang dijelaskan pihak Pemerintah berbeda dengan yang diungkapkan oleh Ketua LPPM Untad, Dr Lukman Nadjamuddin, demikian juga antara penjelasan antara Prof Rosmala dengan Ketua LPPM.

Atas kontrainformasi segitiga ini, maka sebuah sumber menjelaskan jika ada dugaan penyimpangan yang harus diusut tuntas.

Dari hasil investigasi media ini menemukan jika ada anggaran PKS sebesar Rp150 juta, namun yang tertera terkait dengan pemberian susu dan telur hanya Rp, 20 jutaan, selebihnya tidak ada yang bersentuhan langsung dengan penurunan stunting.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan turun ke Kabupaten Donggala harus menelusuri secara saksama tanpa mengedepankan istilah “86”, agar harapan presiden yang meminta aparat di daerah mengungkap kasus-kasus penyimpangan dana stunting.

Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenana Donggala, Tikula, S.Pd mengaku akan diaudit oleh BPK terkait dana stunting.

Sebuah sumber mengungkapkan jika Pemerintah Kabupaten Donggala sangat kecewa dengan Kerjasama antara LPPM Untad, khususnya Tim Stunting karena menurut mereka (Pemda Donggala) apa yang diharapkan dari Kerjasama tidak sesuai dengan harapan.

Dari data yang berhasil dihimpun media ini, Kegiatan KKN Tematik Stunting oleh LPPM tahun 2022 bekerjasama dengan Pemda Donggala dan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah terdapat tiga Angkatan.

Koordinator program mananger stunting BKKBN perwakilan sulteng Trinur Ekawati yang dikonfirmasi tim investigasi stunting
deadline-news.com group detaknews.id, fokusrakyat.net dan voxnusantara.com
di kantor wilayah BKKBN Perwakilan sulteng Jumat pagi (18/8-2023) tidak berada ditempat.

Kemudian Trinur dikonfirmasi tim investigasi via chat di whatsAppnya mengatakan yang kerjasama dengan lembaga pengabdian masyarakat universitas tadulako (LPM Untad) adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana (P2KB) sulteng bukan BKKBN RI Perwakilan sulteng.

“Yang Kerjasama itu P2KB Provinsi sulteng selaku sekertariat tim percepatan penurunan stunting (TPPS) dengan LPPM Untad bukan dengan BKKBN pak,”tulis Trinur.

Bagian data stunting BKKBN wilayah sulteng Rahmat mengatakan untuk penanganan stunting melibatkan banyak pihak, termasuk pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI).

“Penanganan stunting ini melibatkan banyak pihak, termasuk pihak bank, kami dari BKKBN biasanya hanya diundang menyaksikan,”akunya.

Kepala dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana (P2KB) sulteng Tuty Zarpiana, SH, M.Si yang dikonfirmasi di kantornya jalan Kartini Palu Jumat (18/8-2023) tidak berada ditempat.

“Maaf pak tim stunting lagi ke Tolitoli dalam rangkan kampanye penurunan stunting,”kata salah seorang staf di kantor P2KB sulteng itu. ***

25 Maret 202325 Maret 2023

Biaya Penderita Lumpuh Ditanggung Jenderal Dudung, Diapresiasi Komisi I DPR

Antasena (deadline-news.com)-Jakarta – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman akan membiayai seluruh pengobatan warga Subang penderita lumpuh dan tumor mata, Zaki Mubarok.

Zaki kini tengah dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat dan sudah dijenguk Jenderal Dudung. Atensi Dudung mendapat apresiasi Anggota Komisi I DPR, Syarif Hasan.

Keterangan pers yang diterima Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Sabtu (25/3-2023) menjelaskan, Syarif Hasan menilai Dudung merupakan sosok pemimpin yang cekatan ketika melihat dan mendengar sebuah informasi.

Hal itu, kata Syarif, dapat dilihat dari gerak cepat Jenderal Dudung membantu seluruh biaya pengobatan Zaki Mubarok. Padahal, katanya, Dudung mengetahui Zaki Mubarok dari pemberitaan media massa.

“Setiap pemimpin yang memberikan atensi kepada Rakyat, khususnya masyarakat yang memerlukan bantuan, ya harus kita berikan apresiasi,” ujar Syarif saat dihubungi, Kamis (23/3-2023).

Syarif menilai Jenderal Dudung tulus membantu Zaki Mubarok. Hal ini harus dicontoh oleh semua kalangan sebagai bentuk kepemimpinan nasional sejati.

“Indonesia butuh pemimpin nasional yang tulus dan selalu berangkat dari kacamata hati tanpa pernah memikirkan dirinya sendiri serta berani mengambil resiko yang berbahaya untuk kepentingan sesamanya, “ ujar syarif

“Beliau sudah menunjukkan itu. Ini kan kemanusian, harus kita dukung. Semua yang sifatnya kemanusiaan harus kita dukung. Sebagai wakil rakyat saya menilai, ijin hal yang segitu bagus karena peduli pada rakyatnya,” katanya.

Lebih lanjut, Syarif menambahkan bahwa ketulusan dan kasih sayang yang ditunjukkan Jenderal Dudung kepada masyarakat harus menjadi inspirasi dan dicontoh oleh seluruh unsur pemimpin Nasional termasuk anggota DPR.

“Semoga pak Dudung dan TNI semakin kuat dan solid. Terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan TNI harus bersatu dengan rakyat,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Dudung menanggung seluruh biaya pengobatan Zaki Mubarok, yang kini tengah mendapat perawatan di RSPAD, Gatot Subroto.

Dudung mengatahui Zaki Mubarok terkena serangan lumpuh dan mengidap tumor mata, berawal dari pemberitaan media massa.

Mendengar hal itu, Dudung langsung menghubungi Danrem 063/SGJ Cirebon untuk membawa Zaki ke RS Ciremai Cirebon. Selanjutnya, sejak 24 Februari 2023, warga Cimalaya Kulon ini dirujuk ke RSPAD Gatot Subroto untuk mendapatkan penanganan lanjutan. ***

14 Maret 2023

Manfaat Tomat Ceri untuk Kesehatan dan Cara Tepat Mengonsumsinya

Tomat ceri pertama kali dibudidayakan di Amerika Selatan. Jenis tomat ini memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan tomat biasa.

Sehingga bentuknya menyerupai buah ceri. Meski begitu, nutrisi pada tomat ceri tidak jauh berbeda dengan tomat pada umumnya.

Beberapa zat yang terkandung di dalam tomat ceri meliputi vitamin A, vitamin C, kalium, kalsium, serta beragam jenis antioksidan seperti lutein, likopen, beta karoten, dan flavonoid.

Berkat kandungannya tersebut, tidak heran ada banyak manfaat tomat ceri yang bisa diperoleh untuk kesehatan.

Tomat ceri bermanfaat untuk menjaga tulang tetap kuat. Ini berkat adanya kandungan likopen yang bisa menurunkan risiko terjadinya pengeroposan tulang.

Pages: 1 2

14 Maret 2023

Banyak Manfaat Apel Hijau bagi Kesehatan yang perlu Anda ketahui

Apel merah umumnya lebih sering dikonsumsi daripada apel hijau. Padahal, manfaat apel hijau juga beragam dan sayang untuk dilewatkan.

Meski memiliki rasa yang sedikit asam, apel hijau diketahui baik untuk melancarkan pencernaan hingga mengurangi risiko terkena kanker.

Apel hijau juga dikenal dengan sebutan ‘ apel malang ’ oleh masyarakat Indonesia.

Dibandingkan dengan apel merah, apel hijau memiliki rasa yang lebih asam. Meski begitu, ada banyak manfaat apel hijau bagi kesehatan yang dapat diperoleh.

Manfaat apel hijau untuk melancarkan pencernaan berasal dari kandungan serat yang tinggi di dalamnya. Apel hijau mengandung serat pektin yang berfungsi untuk meningkatkan bakteri baik dalam usus. Bakteri ini berperan dalam proses pemecahan makanan dalam usus.

13 Maret 2023

Beberapa Manfaat Infus Water Lemo Untuk Kesehatan Anda

Infus water lemon adalah minuman yang terbuat dari air putih dicampur dengan irisan buah lemon. Sama seperti invested water lainnya, minuman ini juga bisa memberikan manfaat kesehatan, mulai dari menghidrasi tubuh, membuat tubuh jadi nggak gampang sakit, sampai mencegah kulit kering.

Minum Infus water lemon bisa membantu menghidrasi tubuh. Jika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup, paduan air putih dengan kandungan air pada buah lemon yang cukup tinggi tersebut bisa mencegah terjadinya dehidrasi.

Mencukupi kebutuhan cairan harian bukan cuma bisa mencegah dehidrasi, tetapi juga bisa mencegah kulit kering karena air juga membantu kulit terhidrasi. Biasanya, kulit kering ditandai dengan ciri- ciri, yaitu kasar ketika disentuh, gatal, bersisik, bahkan tidak jarang jadi rentan mengelupas dan menimbulkan luka.

9 Februari 2023

Kembali Ditemukan Virus PMK Jangkiti 8 Ekor Sapi di Tolitoli

Mahdi Rumi (deadline-news.com)-Tolitoli-Setelah beberapa waktu lalu ditemukan 12 ekor sapi di desa labonu dan kayulompa terjangkit penyakit mulut dan kuku (PMK).

Saat ini kembali ditemukan 8 ekor sapi didesa labonu kecamatan Basi dondo terjangkit virus PMK.

Sehingga diperkirakan beberapa waktu kedepan penyakit PMK ini semakin menyebar luas dan menjangkiti hewan ternak sapi milik warga.

Sejak merebaknya virus PMK di Tolitoli Desember 2022 hingga saat ini, sudah ada sekitar 20 ekor sapi milik warga terserang virus mematikan itu.

Kepala dinas peternakan dan perkebunan tolitoli Nasir Dg Marumu saat dihubungi melalui telepon membenarkan adanya 8 ekor sapi milik warga di desa silondou kecamatan lampasio kembali terserang penyakit mulut dan kuku.

“Benar pak sekitar 8 ekor sapi milik warga di desa silondou kembali terserang
Penyakit mulut dan kuku,” kata Nasir Dg Marumu.

Menurut Nasir Dg Marumu pihaknya tidak bisa menghindari para pedagang sapi karena didatangkan dari luar daerah.

“Kita tidak bisa hindari terhadap para pedagang sapi yang memasukkan sapi dari luar daerah yang bisa saja sapi itu sudah terjangkit PMK,,”katanya.

Ditambahkan Nasir bahwa merebaknya penyakit PMK ini sejak turunnya sapi bantuan dari provinsi pada bulan desember 2022 lalu. ***

27 Januari 2023

Ex Lokasi RS Undata Bakal Berdiri RS Gratis Untuk Warga Kurang Mampu

Antasena (deadline-news.com)-Palu-Ex lokasi RS Undata di Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Mantikolore kota Palu bakal berdiri Rumah Sakit gratis untuk warga kurang mampu.

Hal itu terungkap setelah Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura mencanangkan EX lomasi RS Undata itu menjadi lokasi pembangunan RS. Gratis Jumat (27/1-2023).

Ronny Tanusaputra sebagai Pelaksana program pembangunan RS Gratis itu, menyampaikan terimakasih atas kehadiran dan perkenan dari Gubernur Rusdy Mastura untuk melakukan Pencanangan Lokasi Ex. RS Undata menjadi Lokasi Pembangunan RS. Gratis.

Ronny mengatakan bahwa Inisiatip pembangunan RS Gratis kepada Masyarakat yang Kurang beruntung sudah sejak lama di Rencanakan Gubernur H. Rusdy Mastura.

“Jauh sebelum Beliau menjadi Gubernur, Inisiatip yang mulia ini sudah direncanakan beliau, kita terus berdoa semoga niat mulia dari Gubernur bisa terwujud,”ujar staf ahli Gubernur bidang investasi itu.

Ronny mengatakan setelah dilaksanakan pencanangan ini akan dilanjutkan dengan pembuatan perencanaannya dan perizinannya selanjutnya akan segera dilakukan pembangunannya.

“Dana awal pembangunan RS. Gratis ini nantinya akan didanai melalui dana pribadi dari saya bersama pengusaha yang sudah berkomitmen untuk beramal didalam pembangunan RS. Gratis ini,”ujar Ronny.

Kata Rony nantinya operasional RS ini akan didukung dana dari Pihak Swasta yang memiliki kemauan untuk membantu orang – orang yang kurang beruntung dan dipergunakan oleh masyarakat yang kurang beruntung dan tidak terkaper pada BPJS.

“Semoga niat dan keinginan mulia Gubernur bisa terwujud dengan dukungan Doa dari seluruh masyarakat Sulawesi Tengah,”harap Ronny.

Kepala Dinas Kesehatan Sulteng dr. I komang Adisujendra, Sp,PD menjelaskan bahwa lokasi Ex. RS Undata seluas 27.110 meter itu sangat representatif untuk terus dikembangkan menjadi sarana Kesehatan.

Ia menerangkan bahwa Jaminan Kesehatan masyarakat Sulteng pada BPJS melalui JKN dan Jamkesda sudah mencapai 98% dengan alokasi anggaran Jamkesda sebesar Rp, 47 miliyar tetapi kadang – kadang masyarakat pemilik BPJS tidak mampu ayar iuran tiba-tiba jatuh sakit.

“Sehingga tidak terlayani di RS, maka rencana pembangunan RS Gratis menjadi alternatf tempat perawatan kepada masyarakat kita yang tidak mampu atau mampu tiba – tiba karena kondisi Ekonomi menjadi tidak mampu,”sebutnya.

Rencana pembangunan RS. Gratis ini merupakan cita – cita mulia dari Gubernur Sulteng untuk terus membantu masyarakat yang kurang mampu dan semoga Allah SWT memberikan kemudahan dalam Pelaksanaannya.

Gubernur Sulteng H. Rusdy Mastura menyampaikan bahwa rencana pembangunan RS. Gratis ini merupakan niat yang mulia dan mencari ladang pahala dari Allah SWT.

“Kita terus berdoa semoga pembangunan RS. Gratis ini dapat terwujud. Karena renacana pembangunan RS ini merupakan niat mulia dan pemilik harta yang ingin mendonasikan dananya melalui pembangunan fasilitas kesehatan Gratis kepada masyarakat yang kurang mampu karen lokasi tanahnya kita sudah siapkan,”ujarnya.

Kata gubernur kita terus doakan pembangunan RS. Gratis ini bisa segera terwujud.

Dan diharapkan dukungan ibu wakil Walikota Palu Dr. Reny Lamadjido dapat memberikan dukungan dari sisi manajemennya kedepan.

“Jangan pernah ragu untuk merencakan hal – hal yang baik dan membantu orang banyak yakinlah Allah sudah menetapkan apa yang akan terjadi, teruslah berpikir besar untuk mewujudkan harapan yang kita capai karena Allah SWT sudah menetapkan apa yang akan dicapai,”tuturnya.

Gubernur menegaskan keberhasilan kita dalam kurun Waktu belum mencapai 2 tahun Pemerintahan kami seperti peningkatan Fiskal Daerah, bisa meningkat dari hanya Rp, 900 miliyar bisa meningkat menjadi Rp, 1,71 triliun.

“Hal ini merupakan capaian luar biasa. Banyak orang tidak yakin Untuk pencapaian ini. Tapi kita bisa buktikan,” Kata Gubernur yang akrab disapa kak Cudy itu.

Mantan walikota Palu dua periode itu mengatakan angka kemiskinan dan angka pengangguran kita menurun 1% , IPM Kita mencapai 70,28, SAKIP kita mendapat nilai BB dari nilai B sebelumnya.

Kata mantan ketua DPRD kota Palu itu menegaskan prrtumbuhan pembangunan Sulawesi Tengah tertinggi me 2 secara Nasional dan Investasi yang masuk akhir tahun 2022 tertinggi decara Nasional mengalahkan Jawa Barat.

“Kita bersyukur dalam waktu dekat Smelter tembaga dan besi sudah akan diresmikan di KEK Palu dan Smelter itu bisa menampung tenaga kerja mencapai 20.000 orang. Saat ini kita siapkan angkatan kerja yang memiliki Skil dan Keahlian sesuai kebutuhan Industri, nanti saya akan meninjau BLK yang dibangun kementrian tenaga kerja yang di Palu supaya BLK tersebut dapat memberikan pelatihan yang Sesuai dengan kebutuhan Indistri,”jelasnya.

Kata Cudy lagi capaian ini merupakan kontribusi semua pihak dan teruslah kita berkinerja baik untuk dapat memberikan hasil yang lebih lagi untuk pembangunan Sulawesi Tengah yang lebih baik.

Acara pencanangan tersebut , dihadir Wakil Walikota Palu dan Kepala OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Biro Administrasi Pimpinan. ***

21 Januari 2023

Pemprov Sulteng MOU Dengan RSUP Dr.Hasan Sadikin

Antasena (deadline-news.com)-Jabar-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Menandatangani MoU Layanan Kanker bersama RSUP DR. Hasan Sadikin, dan RS.Kanker Darmais di Bandung.

Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, Melakukan Penandatanganan Kerjasama Layanan Kanker dengan RSUP DR. Hasan Sadikin dan RSK Darmais di ruang sidang RSUP Hasan Sadikin, pada, Jum’at, 20 Januari 2023, di Bandung Provinsi Jawa Barat.

H. Rusdy Mastura, atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, menyambut baik atas terselenggaranya kerjasama Layanan Kanker bersama dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin dan Rumah Sakit Kanker Darmais.

Pada kesempatan tersebut gubernur mengucapkan terima kasih kepada Direkur RSUP DR. Hasan Sadikin dan Direktur RS. Kanker Darmais.

Hal ini dilakukan dalam rangka pelayanan Kesehatan kepada masyarakat khususnya pelayanan masalah penyakit kanker yang merupakan penyebab utama kematian di seluruh dunia.

Sehingga penyakit sudah dapat di tangani oleh rumah sakit undata palu, ini merupakan legacy yang akan diwariskan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah sehingga dalam pelayanan penyakit yang mematikan ini sudah dapat ditangani di Rumas Sakit Umum Undata Palu.

Pada kesempatan tersebut Gubernur manyapaikan bahwa Sulawesi Tengah saat ini mengalami peningkatan pendapatan daerah melalui usaha tambang.

Sehingga diharapkan perusaahan tambang dapat membangun pelayanan kesehatan melalui rumah sakit yang ada di Sulawesi Tengah.

Drg. Muhammad Kamaruzzaman, MSc selaku Direktur Perencanaan Organisasi dan Umum RSHS menyampaikan sebagaimana diketahui bahwa kementerian Kesehatan telah menetapkan program pengakuan pada 9 layanan prioritas sebagai bagian dari pada trasformasi layanan Kesehatan ini tentunya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap rujukan yang berkualitas.

Rumah sakit pusat hasan sadikin di berikan Amanah untuk menjadi rumah sakit pengampuh regional strata paripurna pada layanan prioritas dan bertugas melakukan pengakuan terhadap rumah sakit strata utama strata madya dan dasar di 22 wilayah provinsi yang pertama di Jawa Barat. Dan juga di Provinsi Sulawesi Tengah.

Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu merupakan rumah sakit yang menargetkan strata utama pada pelayanan kanker dan harus mampu memiliki layanan radioterapi yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Dan hal ini berdampingan konsultasi radioterapi terhadap rumah sakit umum daerah undata ini akan dilakukan oleh RSUD Hasan Sadikin sebagai pengampu regional.

Oleh karena itu dalam mewujudkan jejaring pelayanan unggulan di Provinsi Sulawesi Tengah maka diperlukan komitmen yang sinergis dan strategis serta berkolaborasi antara pemerintah provinsi Sulawesi tengah sebagai pengampuh rumah sakit pembina diwilyahnya.

Komitmen ini akan dituangkan dalam bentuk MoU, antara Pemprov Sulteng dengan RSK. Darmais sebagai pengampuh Nasional dan RSHS sebagai pengampuh regional hal ini menjadi dasar untuk melaksanakan dasar pengakuan yang pada ujungnya dalam meningkatkan pelayanan rujukan kanker khususnya di Sulawesi Tengah.

Dr. R. Soeko Werdi Nindito D, MARS selaku Direktur Utama RSK Dharmais menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RSUP Dr. Hasan Sadikin, RS Kanker Dharmais dan Pemerintah Sulawesi Tengah atas penandatangan MOU itu

Serta komitmen dan kontribusinya dalam mendukung program Transformasi Sistem Kesehatan Kementerian Kesehatan terutama dalam pelayanan kanker.

“Semoga kegiatan ini dapat menjadi langkah awal yang baik program pengampuan kanker di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan harapan tetap berkolaborasi,”ujarnya.

dr. Indri Astuti Utami, MIPH, MHM dalam sambutannya menyampikan bahwa Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 telah mensyaratkan adanya upaya perubahan tata kelola pembangunan Kesehatan.

Salah satu upaya perubahan tersebut dilakukan melalui transformasi sistem kesehatan yaitu Transformasi Layanan Rujukan dengan program stratifikasi dan jejaring pengampuan pada 9 penyakit prioritas, termasuk 4 penyakit katastropik utama (Kanker, Jantung, Stroke, Ginjal) yang merupakan penyebab kematian tertinggi dan berkontribusi pada 90% dari pembiayaan katastropik paling besar.

Kanker merupakan penyebab utama kematian di seluruh dunia, terhitung hampir 10 juta kematian pada tahun 2020, yang didominasi oleh kanker payudara, paru, colon dan rectum serta kanker prostat.

Di Indonesia berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar 2018 menunjukkan bahwa prevalensi kanker meningkat sebanyak 28% dari 1,4 per 1000 penduduk pada 2013 menjadi 1,8 per 1.000 penduduk pada 2018, atau berjumlah 477.000 penduduk.

Sedangkan menurut data Globocan 2020, di Indonesia terdapat 396.914 kasus baru kanker dengan 234.511 kematian akibat kanker pada tahun 2020.

Diperkirakan bahwa lebih dari 70% pasien kanker didiagnosis sudah pada stadium lanjut sehingga diperlukan intervensi yang lebih sulit.

Pada tahun 2022, penelitian di beberapa RS Pendidikan di Indonesia menunjukan bahwa 68% – 73% pasien kanker payudara datang ke fasilitas pelayanan kesehatan pada stadium lanjut.

Keterlambatan diagnosis serta intervensi penyakit kanker dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain karena kurangnya akses ke pelayanan kesehatan rujukan, kurangnya kualitas pelayanan rumah sakit, waktu tunggu lama, kurangnya alat, keterbatasan dokter spesialis, serta kemampuan tenaga kesehatan dalam mendiagnosis penyakit belum optimal.

Pilar Transformasi Pelayanan Rujukan Kementerian Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu layanan sekunder dan tersier, yang salah satunya melalui program pengampuan jejaring layanan prioritas, termasuk layanan kanker.

Program ini ditargetkan mencapai 100% kabupaten/kota di tahun 2027. Program ini dibagi dalam 2 tahap, tahap 1 (2022-2024) dengan target transformasi 34 RS strata utama di 34 provinsi dan 50% kabupaten/kota memiliki 1 RS strata madya.

Sedangkan tahap 2 (2024-2027) dengan mentargetkan 100% kabupaten/kota telah memiliki 1 RS strata madya.

”Kementerian Kesehatan berharap semua Rumah Sakit Kabupaten/Kota yang terpilih dengan target strata madya dapat melakukan tindakan bedah onkologi dan kemoterapi untuk pasien kanker,”jelasnya.

Kata dia sedangkan Rumah Sakit provinsi dengan target strata utama mampu melakukan tindakan radioterapi untuk pasien kanker dengan harapan melalui penandatangan MoU antara RSUP Dr. Hasan Sadikin, RS Kanker Dharmais dan Gubernur Sulawesi tengah dapat mempercepat proses pengampuan dan mendukung program pengampuan terutama untuk layanan kanker baik berupa dukungan kebijakan, pendanaan, sarana prasarana dan alat kesehatan serta pemenuhan sumber daya manusia di RS ampuan di wilayah Sulawesi Tengah sehingga pada akhir tahun 2024 semua RS di wilayah Sulawesi Tengah dapat mencapai target.

Hadir pada Penandatangan MoU Layanan Kanker antara RSUP Dr. Hasan Sadikin, RS Kanker Dharmais dan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah antara lain, Plt. Direktur RSUP Dr. Hasan Sadikin; Direktur Utama RS Kanker Dharmais; Direktur RS Undata Palu; Pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Kepala Biro Administrasi Pimpinan, dan pejabat Pengawas lainya. ***

6 Desember 2022

HAK JAWAB RSU UNDATA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Terkait pemberitaan yang dimuat pada media online Deadline News (DNews) pada tanggal 5 Desember 2022 dengan judul pemberitaan ” Pelayanan Poli Gigi RSUD Undata Mengecewakan ‘I,

Maka kami Pihak RSU Undata perlu melakukan Hak Jawab yang merupakan hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya orang atau institusi tersebut.

Dan juga menjalankan fungsi untuk memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat; menghargai martabat dan kehormatan orang yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers; dan mencegah atau mengurangi munculnya kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan pers; serta sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap pers.

Untuk itu pada kesempatan hak jawab ini kami mengklarifikasi beberapa hal agar tidak menjadi informasi yang tidak benar ditengah masyarakat. Bahwasanya kejadian yang diberitakan tersebut pada pasien A dengan nomor kartu peserta BPJS 000274194**** dan nomor rujukan 0319B0021 122P001584 dengan kode diagnosa KOI . 1 . Pasien tersebut kunjungan ke Poli Gigi dan Mulut pada hari jumat tanggal 2 Desember 2022. Adapun hal hal yang perlu kami lakukan klarifikasi adalah sebagai berikut ;

1. Berdasarkan informasi bersangkutan bahwa pada hari jumat tanggal 2 Desember 2022 adalah kali ketiga

kunjungan, namun 2 kali sebelumnya tidak mendapatkan pelayanan karena nomor antrian yang sudah tutup. Perlu kami jelaskan bahwa pelayanan Poli Bedah Mulut hanya terbuka 2 kali dalam seminggu yaitu Senin dan Jumat, berhubung dokter gigi bedah mulut RS Undata telah pindah dan saat ini kami telah lakukan kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Gigi Unhas, namun terbatas dengan SEP yang hanya terbit 2 kali seminggu dalam pelayanan rawat jalan oleh BPJS.

2. Adapun terkait dengan proses pelayanan di poli gigi dan mulut terkait penggunaan air kumur, sebelum masa pandemi covid 19, memang penggunaan air kumur dengan air krang yang telah terjaga dan terkontrol hygienitas nya dan dibawah kontrol sanitasi dengan menggunakan media gelas, namun sejak masa pandemi Covid 19 dan sesuai SOP pelayanan masa pandemi Covid 19 maka tidak dibenarkan lagi menggunakan air kumur dengan media gelas untuk menghindari kontaminasi cross infeksional antara pasien yang satu dengan pasien Iainnya melalui media gelas pasien tersebut. Maka ditetapkan agar semua pasien membawa persediaan air mineral sebagai air kumur untuk menghindari kontaminasi cross infeksional dari media gelas yang digunakan.

3. Terkait dengan dental unit yang dinyatakan rusak, telah dilakukan maintenance oleh Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS) dan pihak rekanan. Dan masih dioperasikan sambil menunggu sparepart yang sementara dalam proses pemesanan oleh pihak ketiga.

Berhubung sparepart (panel) tersebut memiliki

spesifikasi karena harus kompatibel dengan dental unit tersebut maka pihak ketiga mengkonfirmasi kebutuhan waktu dalam rangka menyiapkan panel tersebut.

4. Terkait dengan pemeriksaan penunjang rontgen foto, bahwa SOP pasien dengan diagnosa gigi Impaksi harus melalui pemeriksaan Ro Foto sebelum dilakukan tindakan operasi yaitu odontektomi.

5. Terkait dengan alat Rontgen Foto Panoramik yang masih dalam proses menunggu perizinan karena pergantian tabung yang membutuhkan izin radiasi yang sudah melewati batas waktu pemakaian, sehingga tidak dapat dioperasionalkan kembali. Sedangkan pihak distributor yang mengadakan tabung tersebut sudah tidak Iagi menjadi distributor pada prinsipal alat tabung tersebut.

Sehingga membutuhkan waktu kembali dalam proses pergantian tabung baru dengan harga +/- Rp. 1,2 Milyar. Sehingga dalam proses berjalan tersebut, kami telah melakukan kerjasama dengan RSU Anutapura dalam rangka pelayananan Rontgen Foto Khusus Panoramik.

Demikiaan hak jawab ini kami sampaikan sebagai media klarifikasi kepada seluruh masyarakat supaya tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Dan sebagai komitmen kami untuk selalu menghadirkan pelayanan prima agar tercipta kepercayaan (trust) masyarakat kepada RSU Undata Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 6 Desember 2022

Hormat Kami,

Direktur RS Undata

Manajemen redaksi deadline-news.com mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas hak jawab manajemen RSU Undata. Hak jawab diatur dalam undang-undang pers dan kode etik wartawan Andi Attas Abdullah penanggungjawab redaksi.