Bagian Persidangan dan Kehumasan DPRD Pasangkayu Sosialisasikan UU No.10/2019

foto sosialisasi uu no.10 tahun 2019 tentang pemilihan kepala daerah oleh Bagian persidangan/kehumasan sekretariat DPRD Pasangkayu. foto Lenterahnews.co.id/deadline-news.com
0

foto Uksin Djamaluddin, SH, M.Si sedang memaparkan materinya. foto dok lenteranews.co.id/deadline-news.com
foto peserta sosialisasi uu no.10 tahun 2019 tentang pemilihan Kepala daerah. foto dok lenteramerahnews.co.id/deadline-news.com
foto peserta serius mengikuti sosialisasi uu no.10 2019 tentang pemilihan kepala daerah. foto dok lenteramerahnews.co.id/deadline-news.com
foto ketua DPRD Pasangkayu H.Lukman Said dalam satu kesempatan Kunker di Jakarta. foto dok deadline-news.com

Nanang (deadline-news.com)-Pasangkayusulbar-Jelang Pilkada serentak tahun 2020, Bagian Persidangan dan Kehumasan sekretariat DPRD Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat menggelar Sosialisasi Undang-undang nomor 10 tahun 2019 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota dengan Tema “Terwujudnya Partisipasi Masyarakat yang berkualitas.”

Kegiatan itu berlangsung di aula Hotel Trisakti Pasangkayu, Sabtu (27/7-2019). Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Bapemperda (Badan pembentukan peraturan Daerah) DPRD Pasangkayu H. Uksin Djamaluddin, SH,M.Si.

Hahadir pada kegiatan itu, Komisioner KPU Heriansyah (pemateri), Ketua Bawaslu Pasangkayu Ardi Trisandi (pemateri), moderator Drs. Nasrul Natsir, Kasubag persidangan Sultan Tamsil,SH dan beberapa staf, serta tokoh pemuda, tokoh agama dan tokoh perempuan.

Dalam sambutannya Uksin Djamaluddin meminta kepada Komisioner KPU dan Bawaslu agar dalam memaparkan Undang-undang No 10 Tahun 2019 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyampaikan hal-hal yang terpenting terkait partisipasi masyarakat dalam Pemilu Kepala Daerah yang sudah diambang pintu.

Karenanya, lanjut uksin, didalam proses pilkada bukan hanya partisipasi pemilih yang perlu di tingkatkan melainkan kualitas pemilu yang tidak kalah penting juga.

“Demi terwujudnya pemilu yang bersih, berkualitas dan partisipasi masyarakat yang berkualitas pemerintah merubah Wajib pilih menjadi Hak pilih yang artinya Masyarakat bebas menggunakan haknya atau tidak tanpa ada pemaksaan dan intimidasi dari pihak manapun,” paparnya.

Uksin berharap semoga dengan adanya sosialisasi ini Kualitas dan partisipasi masyarakat didalam Pemilu mengalami peningkatan.

Sementara itu komisioner KPU Heriansyah menjelaskan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pemilu, pihaknya telah membentuk Relawan Demokrasi yang tugasnya turun kelapangan mensosialisasikan betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Dan alhamdulillah secara kualitas tekhnis kualitas pemilu tahun 2019 April lalu mengalami peningkatan dengan turunnya angka surat suara yang rusak ataupun yang tidak sah, Mengingat pemilu kali ini dianggap paling rumit.

“Secara kuantitas dan kualitas hasil pemilu april lalu, partisipasi masyarakat kabupaten Pasangkayu mengalami peningkatan dengan capaian 70,7 persen partisipasi pemilih,”terangnya.

Ketua Bawaslu Pasangkayu Ardi Trisandi mengapresiasi langkah DPRD Pasangkayu yang ambil langkah cepat untuk melakukan sosialisasi ini, mengingat tahapan pilkada Kabupaten Pasangkayu akan dimulai Januari 2020.

“Bawaslu yang sebelumya bernama Panwaslu mempunyai 3 fungsi yaitu pengawasan, pencegahan dan penindakan,”terangnya.

kata Ardi terkait kewenangan Bawaslu berdasarkan UU No 7 Tahun 2017, bahwa Bawaslu berwenang mengawal seluruh proses tahapan Pemilu untuk memastikan proses tersebut berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya didalam urgensi pengawasan partisipastif dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak dalam pengawasan pemilu sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

“Bawaslu mendorong pengawasan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pemilu yang disebut dengan pengawasan partisipatif,”paparnya. (Dikutip di lenteramerahnews.co.id).***

Tinggalkan Komentar Anda! :

%d blogger menyukai ini: