Anwar Hakim : Inlok dan IUP Bukan Alas Hak

Foto salah satu kebun Sawit. Foto Bang Doel/deadline-news.com
0

 

Bang Doel (deadline-news.com)-Morut-“Bahwa untuk lebih tegasnya kami katakan izin lokasi (Inlok) dan izin usaha perkebunan (Iup), bukan alas hak atas tanah. Sehingga tanpa hak guna usaha (HGU) bagi perusahaan pasti ilegal sebagaimana diatur dalam putusan mahkamah konstitusi no 138 THN 2015 dst,” hal itu ditegaskan koordinator wilayah Nusantara Coruption Watch (NCW) RI-Sulteng Anwar Hakim menjawab deadline-news.com Kamis (15/9-2022) via chat di whatAppnya.

Menurut Anwar berdasarkan pasal 14 peraturan mentri ATR/BPN tentang monitoring dan evaluasi, seharusnya inlok
PT. Agro Nusantara Abadi (PT.ANA) sudah dilakukan pembatalan oleh Mentri ATR/BPN atas usulan kepala kantor BPN PROV SULTENG dan kantor PERTANAHAN kabupaten Morowali Utara (Morut) Sulawesi Tengah.

“Sebelum adanya peraturan mentri ATR/ BPN NO 4 THN 2018, oleh karena jangka waktu izin lokasi PT.ANA sebagaimana pasal 5 tersebut, sudah melampaui batas waktu 3 tahun dan perpanjangan 1 tahun pada saat itu dan inlok tidak dapat di perpanjang lagi,”ujar Anwar Hakim.

Kata Anwar apalagi PT.ANA pada saat itu belum mencukupi perolehan lokasinya 50 persen, sehingga inlok yabg dimaksud tidak dapat diperpanjang lagi.

“Aturan tersebut harus dipatuhi demi menjaga wibawa asas doe process of law,”tanda Anwar.

Sementara itu Mentri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto dalam rapat bersama komisi II DPR RI menegaskan akan menurunkan tim khusus (Timsus) ke PT. Agro Nusantara Abadi (ANA) di Morowali Utara.

“Setelah mendapat laporan dari pak Anwar Hafid saya segera memerintahkan stafsus turun memeriksa PT.ANA yang tidak memiliki hak guna usaha (HGU) dan tumpang tindih lahannya dalam mengelola perkebunan kelapa sawit di Morowali Utara,”tegas Mentri Hadi dihadapan anggota komisi II DPR RI Kamis (1/9-2022) di Jakarta.

Sebelumnya anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Anwar Hafid menjawab konfirmasi deadline-news.com mengaku sudah melaporkan kasus dugaan PT.ANA tak memiliki HGU dalam mengelola perkebunan kelapa sawit ke Mentri ATR/BPN.

Tapi hanya menggunakan izin lokasi (Inlok) dan izin usaha perkebunan (IUP) yang diakui Anwar Hafid dikeluarkannya saat menjadi Bupati Morowali.

“Tadi sudah saya sampaikan ke pak Mentri dan dalam waktu dekat akan ada tim dari atr/bpn akan turun ke Banggai dan Morowali Utara,”tulis anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat itu. ***

Inlok PT.ANA Sudah Kadaluarsa

Bang Doel (deadline-news.com)-Morut-Izin lokasi (Inlok) PT. Agro Nusantara Abadi (ANA) di Morowali Utara (Morut) sudah kadaluarsa.

“Inlok PT.ANA yang dikeluarkan tahun 2006 dan berakhir tahun 2012 (mati), makanya manajemen PT.ANA mengajukan surat permohonan perpanjangan Inlok bernomor LECO/230/EXT/ANA/VIII/2021. Olehnya Inlok yang dikeluarkan Bupati berpotensi pelanggaran hukum,”kata koordinator wilayah Nusantara Coruption Watch (NCW) RI-Sulteng Anwar Hakim menjawab deadline-news.com Rabu (14/9-2022).

Menurutnya inlok yang dikeluarkan bupati Morut Dr.dr.Delis Julkarson Hehi MARS
harus diproses hukum.

“Sebab PT.ANA berasalan inloknya selama ini tidak efektif, bahwa nyata bahwa inlok PT.ANA sudah mati (kadaluarsa) dari tahun 2006 sudah dikeluarkan oleh bupati dan berakhir pada tahun 2012 tanpa HGU,”jelas Anwar.

Anwar menegaskan Inlok yang dikelurkan bupati Morut salah Totatal, dan berpotensi ada dugaan terjadi permufakatan jahat disitu.

Sementara itu Mentri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto dalam rapat bersama komisi II DPR RI menegaskan akan menurunkan tim khusus (Timsus) ke PT. Agro Nusantara Abadi (ANA) di Morowali Utara.

“Setelah mendapat laporan dari pak Anwar Hafid saya segera memerintahkan stafsus turun memeriksa PT.ANA yang tidak memiliki hak guna usaha (HGU) dan tumpang tindih lahannya dalam mengelola perkebunan kelapa sawit di Morowali Utara,”tegas Mentri Hadi dihadapan anggota komisi II DPR RI Kamis (1/9-2022) di Jakarta.

Sebelumnya anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Anwar Hafid menjawab konfirmasi deadline-news.com mengaku sudah melaporkan kasus dugaan PT.ANA tak memiliki HGU dalam mengelola perkebunan kelapa sawit ke Mentri ATR/BPN.

Tapi hanya menggunakan izin lokasi (Inlok) dan izin usaha perkebunan (IUP) yang diakui Anwar Hafid dikeluarkannya saat menjadi Bupati Morowali.

“Tadi sudah saya sampaikan ke pak Mentri dan dalam waktu dekat akan ada tim dari atr/bpn akan turun ke Banggai dan Morowali Utara,”tulis anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat itu. ***

Tinggalkan Komentar Anda! :

%d blogger menyukai ini: